Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah kontroversi dan kekhawatiran atas kekerasan di Gaza, pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui hibah sebesar US$30 juta (sekitar Rp489 miliar) kepada Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF). Ini merupakan sebuah organisasi kontroversial yang menyalurkan bantuan di wilayah konflik tersebut.
Melansir Reuters Rabu (25/6/2025), bantuan ini merupakan dukungan finansial langsung pertama dari pemerintah AS kepada GHF. Meski sejumlah pejabat AS mempertanyakan transparansi dan rekam jejak organisasi tersebut.
Keputusan ini diambil berdasarkan arahan prioritas dari Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri, sebagaimana tertuang dalam dokumen USAID yang ditinjau oleh Reuters. Sebanyak US$7 juta di antaranya telah dicairkan sebagai tahap awal.
"Biasanya organisasi penerima hibah USAID pertama kali harus melalui audit menyeluruh yang bisa memakan waktu berbulan-bulan," ujar seorang mantan pejabat senior AS.
"Namun untuk GHF, seluruh proses tersebut dilompati karena dianggap mendesak."
Sumber yang mengetahui langsung keputusan ini menyebut bahwa GHF juga dibebaskan dari proses verifikasi tambahan yang biasanya diterapkan untuk memastikan tidak ada hubungan dengan kelompok ekstremis di Gaza, wilayah yang dikendalikan oleh Hamas.
GHF bekerja sama dengan perusahaan logistik asal AS, Safe Reach Solutions, yang dipimpin oleh mantan perwira CIA, dan UG Solutions, perusahaan keamanan yang mempekerjakan veteran militer bersenjata.
Namun, beberapa pejabat AS menolak pendanaan ini karena kekhawatiran terhadap risiko kekerasan di lapangan, kurangnya pengalaman GHF, serta keterlibatan perusahaan swasta yang mengambil keuntungan dari operasi kemanusiaan.
Sejak Israel mencabut blokade bantuan pada 19 Mei, lebih dari 400 warga Palestina dilaporkan tewas saat mencoba mengakses bantuan dari PBB dan GHF.
"Mayoritas korban ditembak atau dibombardir saat mendekati lokasi distribusi yang berada di zona militer," kata Jonathan Whittall, pejabat senior PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki.
"Sisanya tewas karena ditembaki pasukan Israel atau terjebak dalam kekacauan akibat geng bersenjata."
Sementara itu, pihak GHF mengklaim sejauh ini telah menyalurkan 40 juta porsi makanan dan menyatakan operasi mereka aman.
"Tidak ada satu pun truk kami yang dijarah," ujar juru bicara GHF. "Daripada menyalahkan satu sama lain, kami mengundang PBB dan kelompok lain untuk bekerja bersama kami demi menyalurkan bantuan secara efektif. Kami terbuka untuk kolaborasi."
GHF sempat menghentikan distribusi selama satu hari awal bulan ini untuk menekan Israel agar menjamin keselamatan warga sipil di dekat titik distribusi, setelah laporan puluhan warga Palestina tewas saat mencari bantuan. Namun, mereka membantah ada korban jiwa di lokasi yang mereka kelola langsung.
Sementara itu, PBB terus menyoroti sulitnya mendistribusikan bantuan karena kendala militer, pembatasan akses, dan aksi penjarahan.
"Ketika masyarakat tahu aliran bantuan stabil, kekacauan akan berkurang," tegas Whittall.
Saat berita ini diturunkan, Kedutaan Israel dan pihak GHF menolak berkomentar lebih lanjut soal pendanaan AS ini. Departemen Luar Negeri AS juga belum memberikan tanggapan resmi atas pendanaan tersebut.
(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 'Kiamat' Baru Warga Gaza, Harga Pangan Meroket Gegara Diblokir Israel