Jakarta, CNBC Indonesia - ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) mengungkapkan penyebab nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan, terutama pasca mulainya perang tarif perdagangan yang diluncurkan Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025.
Berdasarkan laporan terbarunya dalam AMRO Annual Consultation Report: Indonesia-2025, disebutkan bahwa sentimen yang membuat gejolak di pasar keuangan Indonesia bukan hanya permasalahan ketidakpastian ekonomi global yang makin memburuk akhir-akhir ini, melainkan juga dipicu masalah di dalam negeri.
"Di luar ketidakpastian eksternal, pergeseran kebijakan domestik, kinerja fiskal yang lesu, dan PHK telah melemahkan sentimen investor dan menekan rupiah pada awal 2025," dikutip dari laporan terbaru AMRO itu, Rabu (25/6/2025).
Khusus untuk masalah PHK, AMRO mengungkapkan, berdasarkan laporan media di dalam negeri, beberapa perusahaan besar di sektor padat karya, khususnya tekstil, garmen, dan alas kaki, melakukan PHK besar-besaran. Inilah yang menurut AMRO turut memicu tekanan kurs rupiah, dan pergerakannya kerap berkebalikan dengan laju mata uang negara-negara ASEAN lainnya.
Misalnya, saat pasca pemilu AS, rupiah terdepresiasi 2,8% terhadap dolar AS antara November-Desember 2024, yang secara umum sejalan dengan mata uang ASEAN lainnya seperti ringgit Malaysia -2,2%, dolar Singapura -2,7%, dan baht Thailand -1,0 %.
Tapi, antara periode Januari-Maret 2025 tatkala sejumlah mata uang ASEAN mengalami apresiasi, justru rupiah terus terdepresiasi 2,6%. Saat itu, AMRO mencatat sebagian besar mata uang menguat selama periode yang sama ringgit Malaysia +1,0%, dolar Singapura +1,6%, dan baht Thailand +0,8%.
"Namun BI terus melanjutkan kebijakan rangkain tiga intervensi (triple intervention policy), yakni intervensi di pasar spot valuta asing, pasar domestic non-deliverable forward (DNDF), dan pasar sekunder obligasi pemerintah, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," tulis AMRO
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Riset Asing: Ekonomi RI 2025 Lebih Buruk dari Target Pemerintah
