Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi atau KDM menegaskan komitmennya untuk mengubah kawasan pantai yang selama ini terdampak abrasi, khususnya di wilayah Pakisjaya, Kabupaten Karawang, menjadi kawasan perikanan budidaya terpadu dan berkelanjutan.
"Garis pantai yang selama ini abrasi, terutama di Pakisjaya yang nanti harus ada pemulihan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), itu akan berubah menjadi area budidaya," ujar Dedi dalam acara penandatanganan nota kesepakatan dengan KKP di Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa budidaya ini bukan sekadar soal produksi ikan. Lebih dari itu, inisiatif ini bertujuan membangun ekosistem pantai yang sehat dan produktif. "Budidaya itu bertujuan bukan hanya sekedar untuk mengembangkan ikan air tawar, atau kemudian juga ikan tambak. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah membangun ekosistem pantai," ucapnya.
Dedi menjabarkan, ekosistem pantai yang dimaksud mencakup mangrove yang lestari, muara pantai yang terurus, serta sistem budidaya yang berbasis ekologi. "Sistem budidaya yang memiliki ekologi dasar, kemudian orang yang mengelolanya didasarkan pada kebutuhan akan pakan ternak yang memiliki efek lingkungan yang membangun ekosistem perairan," lanjutnya.
Dalam visinya, area ini juga akan menjadi pusat pemberdayaan generasi muda dan penyerapan tenaga kerja dalam skala besar. "Anak-anak muda yang dididik secara baik, bagaimana mengembangkan budidaya yang berdasarkan hitungannya tadi hampir 120 ribu tenaga kerja," katanya.
Dedi juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur dan pendidikan. Ia menyebut perlunya integrasi transportasi darat dan laut, jaringan informasi yang baik, serta pembangunan sekolah khusus kelautan.
"Ditunjang oleh sistem transportasi laut dan transportasi darat yang terkoneksi, jaringan informasi yang terkoneksi, sarana pendidikan yang saya tekankan tadi, sekolah-sekolah kelautan atau SMA yang memiliki kelas khusus kelautan yang harus dibangun di daerah-daerah pantai," jelasnya.
Tak hanya itu, Dedi mengusulkan agar pemerintah provinsi juga menyediakan layanan kesehatan kelautan yang menjangkau masyarakat pesisir.
"Rumah sakit nelayan, baik rumah sakit di pantai, di daratan, atau Pemda Provinsi Jawa Barat harus segera membeli kapal nelayan yang didalamnya ada rumah sakit nelayan, yang bisa bergerak melayani nelayan dari satu posisi ke posisi lain secara bergiliran," tandasnya.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
