Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha tekstil kembali mendesak pemerintah segera bertindak mengatasi serbuan barang impor yang masuk secara ilegal ke Indonesia. Karena akan semakin dekat memicu deindustrialisasi dini di Tanah Air.
Di sisi lain, pengusaha mendukung langkah pemerintah yang menunjuk Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal baru Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu, kata dia, jadi tonggak komitmen Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan persoalan impor ilegal yang semakin marak.
Sehingga, menurutnya, campur tangan militer memang diperlukan karena gempuran impor ilegal sudah merajalela.
"Memang harus dari militer, mengingat mafia impor ini sudah terlalu kuat dan terus merajalela, kami mendukung penuh beliau dan siap membantu," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (23/6/2025).
"Komitmen substitusi impor yang terimplementasi dalam kebijakan pemerintah akan secara otomatis meningkatkan kinerja industri. Tapi sebaliknya, kalau itu hanya omon-omon maka kondisi kinerja industri juga akan turun," tukas Redma.
Karena itu, dia meminta Presiden Prabowo segera menyelesaikan permasalahan kuota impor tekstil. Sebab, ujar Redma, kebijakan itu justru ada campur tangan mafia kementerian terkait.
"Memang di satu sisi industri memerlukan mekanisme Tata Niaga melalui Persetujuan Impor (PI) dan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai perlindungan. Tapi di sisi lain hal ini juga menjadi masalah karena menjadi penyebab kerusakan moral di kementerian-kementerian terkait karena menjadi mainan oknum birokrasi," cetus Redma.
"Jadi tidak perlu menjadikan kondisi eksternal global sebagai alasan karena faktor dominan justru ada di kebijakan kita sendiri," sambungnya.
Belum lagi, tambah dia, rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terkait Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk benang filament POY-DTY asal China justru mendapat penolakan dari beberapa Kementerian/ Lembaga.
"Karena pengaruh kuat dari jejaring mafia impor kuota tekstil ini," ucapnya.
"Maka wajar kalau kebijakan seperti anti dumping atau safeguard ditentang oleh oknum birokrasi, karena mengganggu permainan mereka bersama importir nakal yang selama ini menikmati fasilitas kuota berlebih," tambah Redma.
Dalam keterangan tertulis yang sama, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Tekstil Agus Riyanto menambahkan hal senada.
Agus mengaku pernah menyurati Menteri Perindustrian (Menperin) terkait turunnya kinerja industri sebagai akibat pemberian kuota impor yang tidak transparan dan cenderung ugal-ugalan.
"Memang importasi ilegal menjadi satu masalah, tapi alat perlindungan lain terkait PI dan Pertek juga jadi masalah," kata Agus.
KAHMI, ujarnya, menyoroti pertumbuhan angka impor tekstil yang terus naik. Sementara di sisi lain utilisasi industri terus turun dan pertumbuhan industrinya melambat, bahkan cenderung pada deindustrialisasi dini.
"Dan mirisnya, justru angka kuota impor keluar dari Kemenperin melalui Pertek," ungkapnya.
"KAHMI Rayon Tekstil mendukung upaya Presiden Prabowo memberantas mafia impor. Setelah Bea Cukai kami harap berlanjut pembersihan di K/L lain, sebagai bukti bahwa upaya substitusi impor bukan hanya omon-omon," pungkasnya.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pengusaha Tunjuk Hal Aneh di Impor Tekstil, Pabrik RI Kena Getahnya
