Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto blak-blakan merespons kabar yang sempat beredar terkait wacana pembatasan kepemilikan rumah atau properti di Indonesia. Kata Joko, hal itu akan merusak ekosistem.
Pemerintah, ujarnya, tidak perlu membatasi kepemilikan rumah, kecuali untuk hunian yang mendapat langsung bantuan dari pemerintah.
"Aturan itu ada ketika berkaitan dengan FLPP, rumah bencana atau rumah yang diberikan berdasarkan stimulus dari pemerintah, jadi ngga boleh dapat 2 untuk itu," kata Joko kepada CNBC Indonesia, Senin (23/6/2025).
Sementara itu untuk properti yang bersifat komersial hingga kini tidak ada aturan yang membatasi jumlah kepemilikan.
"Itu akan merusak ekosistem, padahal ngga ada apa-apa, tapi bisa merusak pertumbuhan ekonomi. Ketika seseorang dapat dividen salah satunya berinvestasi beli properti, dampak lainnya tidak produktif untuk pertumbuhan ekonomi," sebut Joko.
Sebelumnya, sempat beredar kabar kalau Menteri PKP Maruarar Sirait mewacanakan pembatasan kepemilikan rumah. Sehingga nantinya setiap orang tidak boleh memiliki lebih dari 1 properti. Namun, Maruarar pun telah membantah kabar tersebut.
"Ada yang menyampaikan saya membuat aturan untuk rumah tidak boleh lebih dari satu gitu ya. Nah itu tidak benar, itu aja ya. Tidak ada aturan dan tidak ada pikiran seperti itu. Tidak benar ya," tegas Maruarar, dikutip dari detikproperti.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ara Minta Data Biaya Rumah Subsidi, Ini Jawaban Mengejutkan Pengembang
