Jakarta - Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan program Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan sejak dini. Adapun targetnya yakni untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi pemerintah kabupaten Kutai, Sinjai, dan Kaimana di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, hari ini.
"Presiden memerintahkan pemutusan transmisi kemiskinan harus dimulai sejak dini, sejak SD. Sekolah Rakyat ini program prioritas Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan melalui jalur pendidikan," kata Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).
Dia menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 4 juta anak yang tidak bersekolah.
"Presiden ingin kemiskinan segera selesai. Dalam kondisi tertentu, orang tua yang kurang mampu meminta anak ikut bekerja, itu yang Presiden tidak mau," ujar Agus Jabo.
Menurutnya, presiden meminta setiap pemerintah daerah memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga 1.000 siswa. Dia menambahkan pada tahun ini terdapat 104 titik Sekolah Rakyat permanen yang disiapkan untuk menggantikan Sekolah Rakyat rintisan, meski saat ini baru 93 titik yang berjalan karena beberapa lokasi masih menghadapi kendala.
"Sementara untuk 2026, pemerintah menyiapkan tambahan 143 titik baru di luar lokasi yang sudah ada. Seluruh usulan daerah yang memenuhi syarat nantinya akan diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Sosial untuk ditetapkan pembangunannya," jelasnya.
Agus Jabo pun meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan terbaik untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
"Sampaikan ke bupati, untuk mempersiapkan lahan bagus. Ini penting untuk program Sekolah Rakyat," ujarnya.
Terkait usulan penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan lumbung sosial di Sinjai, Agus Jabo meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi untuk ditindaklanjuti, mengingat Sinjai memiliki kerawanan banjir dan longsor.
Mengakhiri audiensi, dia mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat dan program kesejahteraan sosial lainnya.
"Orang miskin punya potensi, tapi kita di pemerintahan tidak pernah menjangkau mereka. Setelah beberapa bulan masuk Sekolah Rakyat, banyak potensi anak-anak mulai terlihat. Ada yang bagus bahasa Inggrisnya, bahasa Jepang, ada yang punya kemampuan lain," tuturnya.
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, ketiga pemerintah daerah dari Kutai, Sinjai, dan Kaimana melaporkan kesiapan lahan, progres pembangunan Sekolah Rakyat, hingga usulan program pemberdayaan dan perlindungan sosial di masing-masing wilayah.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri melaporkan kesiapan lahan seluas tujuh hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Legalitas lahan telah diserahkan kepada Kementerian Sosial dan saat ini lokasi tengah memasuki tahap pematangan lahan. Area tersebut dinilai strategis karena memiliki akses jalan dan dekat dengan pemukiman warga.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kaimana diwakili oleh Wakil Ketua III DPRK Kaimana, Dennis Yusuf Sawi menyampaikan kendala lahan yang masih berupa rawa sehingga membutuhkan penimbunan sebelum dapat digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
"Terkait Sekolah Rakyat di Kaimana, lahannya sebenarnya sudah ada. Namun kondisi lahannya masih berupa rawa sehingga perlu penimbunan," ujar Dennis.
Pemerintah daerah juga mengusulkan dukungan surat rekomendasi dari Kementerian Sosial untuk memperkuat proses penyiapan lahan tersebut ke Kementerian PU.
Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda turut melaporkan progres pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah mencapai sekitar 69,8% persen.
Selain pembangunan Sekolah Rakyat, Sinjai turut mengusulkan penguatan program Kampung Siaga Bencana (KSB), pengisian lumbung sosial, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) bagi keluarga penerima manfaat.
"Di lapangan sudah ada empat gedung yang terpasang atap. Yang penting tanggal 14 Juli sudah bisa dipakai untuk proses belajar mengajar," tutup Andi. (prf/ega)
