Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengutuk keras tindakan Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan Misi Kemanusiaan International Global Sumud Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kemlu mendesak Israel melepaskan seluruh awak kapal Sumud Flotilla yang ditahan.
"Kementerian Luar Negeri mendesak pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional," kata juru bicara 1 Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).
Berdasarkan informasi per pagi ini, dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia, sebanyak 5 WNI telah ditangkap oleh militer Israel. Sementara itu, 4 orang lainnya yang berada di 2 kapal masih berlayar di sekitar perairan Siprus.
Kemlu mengungkap situasi di lapangan masih dinamis. Keempat WNI lain yang masih berlayar dalam kondisi rentan dan dapat sewaktu-waktu ditangkap Israel.
"Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel," katanya.
Lebih lanjut, Kemlu terus melakukan koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Cairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul. Kemlu juga menyiapkan langkah antisipatif, seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita serta dukungan medis apabila diperlukan.
"Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas tempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian," katanya.
Tak hanya itu, Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Jordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan juga Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke Global Sumud Flotilla.
Kemlu berkomitmen terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para WNI, serta menyiapkan langkah-langkah pelindungan sesuai kebutuhan di lapangan.
"Perwakilan RI terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dari otoritas tempat," katanya.
(yld/imk)
