Jakarta -
Bencana gempa yang melanda sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) berpotensi menyebabkan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) masyarakat hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan. Kondisi tersebut membuat masyarakat terdampak masuk dalam kategori penduduk rentan adminduk.
Hal ini mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
Merespons kondisi tersebut, Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian menugaskan Ditjen Dukcapil untuk berkoordinasi dengan Dukcapil kabupaten dan provinsi serta turun langsung ke lokasi untuk membantu warga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinasi ini dilakukan melalui program Dukcapil Tanggap Bencana NTT pada pada 24-28 Agustus 2026. Melalui program ini, masyarakat dapat mencetak ulang dokumen seperti KTP-el, akta kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK).
"[Pencetakan ulang] itu sangat mudah sekali dilakukan. Kenapa? Karena semua data yang ada, 290 juta [penduduk] Indonesia, hampir 98 persen datanya ada di server Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil Kemendagri," terang Tito dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Hal ini disampaikannya usai mengunjungi posko pengungsian Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Tito menegaskan langkah ini dilakukan agar masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan dapat segera memperoleh dokumen pengganti.
"Di tengah bencana, penduduk tidak boleh kehilangan hak atas identitas dan dokumen kependudukannya. Dukcapil hadir langsung ke lokasi untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dan masyarakat dapat segera memperoleh kembali dokumen adminduk yang dibutuhkan secara cepat, mudah dan gratis," ucapnya.
Dirjen Dukcapil Terjun Langsung ke Flores
Merespons arahan Mendagri, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, dijadwalkan bertolak ke Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Senin (24/8).
Teguh akan membawa tim gabungan Kementerian Dalam Negeri dengan misi memulihkan dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak akibat gempa, seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran.
"Kami menyadari tim Dukcapil bukan pasukan perintis jalan. Kami tidak memiliki keahlian teknis untuk penanganan darurat awal. Namun, begitu tahap awal berjalan, urusan dokumen kependudukan menjadi krusial agar warga bisa mengakses berbagai bantuan dan layanan publik," kata Teguh.
Ditjen Dukcapil akan membentuk 6 Tim Unit Pelayanan yang akan bergerak ke sejumlah wilayah terdampak bencana yaitu:
Tim 1 : Kabupaten Manggarai
Tim 2 : Kabupaten Manggarai Barat
Tim 3 : Kabupaten Manggarai Timur
Tim 4 : Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo
Tim 5 : Kabupaten Ende
Tim 6 : Kabupaten Sikka
Setiap tim akan dilengkapi dengan peralatan set alat rekam-cetak KTP-el dan alat pendukung lainnya untuk mendukung penerbitan dan penggantian dokumen kependudukan.
Siapkan Perlengkapan Darurat
Untuk mendukung layanan jemput bola di daerah terdampak, Ditjen Dukcapil telah menyiapkan sejumlah perlengkapan darurat, mulai dari perangkat pencetakan KTP elektronik atau mobile enrollment, blangko KTP-el, jaringan komunikasi satelit Starlink, hingga peralatan pendukung pencetakan dokumen kependudukan.
Di lapangan, tim pusat akan bergerak bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Dinas Dukcapil kabupaten setempat. Tim gabungan ini dibagi ke dalam beberapa unit kerja yang menyebar ke titik-titik terdampak, di antaranya Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Nagekeo, Ngada, Sikka, dan Ende.
"Prinsipnya, kami hadir untuk memastikan negara tetap melayani warga di masa tersulit mereka. Dokumen kependudukan mungkin terlihat sekadar lembaran kertas, tetapi di tengah situasi bencana, lembaran itulah yang menjadi kunci bagi warga untuk menyambung hidup dan memulihkan keadaan," pungkas Teguh.
(anl/ega)
