Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade akan turun langsung ke sejumlah jorong di Kabupaten Agam untuk berdialog dengan masyarakat dan ninik mamak terkait rencana pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Padang ruas Bukittinggi-Sicincin. Dialog tersebut dijadwalkan mulai 17 September 2026 dan melibatkan Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Agam, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta PT Hutama Karya.
Andre menegaskan pertemuan tersebut bukan sekadar sosialisasi satu arah, melainkan dialog langsung untuk mendengar kekhawatiran warga sekaligus menjelaskan secara terbuka rencana pembangunan dan pembebasan lahan. Ia bahkan mendorong agar dialog dilakukan dari jorong ke jorong sehingga masyarakat yang berada di titik terdampak mendapatkan informasi secara utuh.
"Untuk berdiskusi, ndak sosialisasi. Untuk diskusi dan berdialog langsung. Kalau sosialisasi itu kesannya searah," kata Andre seusai rapat pembahasan persiapan pembangunan tol di kantor BPJN Sumbar, Jati, Padang, Kamis (10/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andre mengatakan pemerintah tidak ingin pembangunan tol menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait kemungkinan kampung terbelah, hilangnya akses warga, maupun dampak terhadap lahan pertanian. Karena itu, ia bersama kepala daerah dan Kementerian PU akan turun langsung menemui masyarakat dan ninik mamak.
"Kalau bisa Pak Bupati ke jorong-jorong, per jorong. Kita duduk dengan ninik mamak yang menolak, kita jelaskan dari hati ke hati. Kita terbuka supaya tidak ada kecurigaan," ujarnya.
Menurut Andre, salah satu kekhawatiran utama warga adalah anggapan bahwa pembangunan tol akan membelah kampung dan membuat masyarakat kehilangan akses. Ia memastikan persoalan tersebut akan menjadi salah satu pokok pembahasan dalam dialog.
"Tidak ada kampung yang terbelah. Jadi untuk urang Agam, ndak ado kampung dibelah," tegasnya.
Andre menjelaskan, dalam perencanaan yang telah disepakati, exit tol berada di kawasan Pasar Amor. Sementara untuk kawasan tertentu, termasuk Banuhampu, pemerintah menyiapkan akses berupa bypass, bukan jalur tol utama. Bypass sepanjang sekitar 6,5 kilometer tersebut direncanakan menghubungkan Pasar Amor dengan Simpang Taluak.
"Kalau untuk di Agam ini, di Banuhampu itu hanya akses tol, ada bypass, bukan tol. Jadi kalau menyeberang bisa, ndak ado kampung yang tabalah," katanya.
Selain itu, Andre menjelaskan bahwa pada jalur tol juga akan disediakan akses penghubung pada titik-titik tertentu sehingga masyarakat tetap dapat berpindah dari satu sisi ke sisi lainnya. Ia meminta masyarakat tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum lengkap.
"Kalaupun tol, tol itu setiap 2 kilometer Hutama Karya akan bikin akses, bisa terowongan, bisa flyover," ujarnya.
Dalam persoalan pembebasan lahan, Andre juga memastikan masyarakat akan mendapatkan penggantian yang layak sesuai ketentuan. Ia menyebut bukan hanya tanah yang diperhitungkan, tetapi juga bangunan dan tanaman yang berada di atas lahan.
"Ganti untung. Bukan hanya tanah, tapi bangunan di atasnya, pohon di atasnya, semua diganti," tegasnya.
Andre juga meminta Pemprov Sumbar segera menyelesaikan administrasi pembentukan tim persiapan agar proses dialog dan tahapan pembebasan lahan dapat segera berjalan. Menurutnya, keberadaan tim persiapan menjadi penting karena memiliki peran dalam tahapan sosialisasi, konsultasi publik dan proses selanjutnya.
Ia berharap dialog dengan masyarakat pada 17 September menjadi momentum untuk membangun kesepahaman. Andre mendorong kepala daerah, Kementerian PU dan Hutama Karya hadir bersama sehingga masyarakat dapat langsung memperoleh jawaban atas persoalan yang mereka khawatirkan.
"Kalau bisa tanggal 17 Pak Gubernur sudah datang, bersama Pak Bupati, Kementerian PU dan HK. Kita dialog dari hati ke hati. Apa ketakutan-ketakutan masyarakat kita jelaskan," katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi mengatakan Pemprov Sumbar siap melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, pola dialog per jorong dinilai efektif karena pemerintah dapat bertemu langsung dengan ninik mamak dan pemilik lahan.
"Pendekatan nanti kita per jorong, karena bagaimanapun kita perlu pendekatan secara emosional dulu dengan ninik mamak, jorong dan para pemilik lahan itu sendiri," kata Arry.
Arry menambahkan, setelah rencana trase disesuaikan, pemerintah akan melanjutkan tahapan sesuai mekanisme, termasuk sosialisasi, konsultasi publik dan kajian keberatan apabila terdapat masyarakat yang menyampaikan keberatan.
Ia juga memastikan masyarakat tetap memiliki akses setelah jalan tol dibangun. Menurutnya, akses penghubung akan disediakan pada titik-titik tertentu untuk mencegah kawasan permukiman terisolasi.
"Kita sama-sama turun supaya sosialisasi ini betul-betul bisa diterima masyarakat. Apalagi kalau memang kita kuat per jorong seperti itu, ini sangat efektif sekali," ujarnya.
Andre menegaskan, pembangunan tol harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh mengabaikan kepentingan warga yang lahannya terdampak. Karena itu, ia memilih membuka ruang dialog seluas-luasnya sebelum proses pembangunan bergerak lebih jauh.
"Kalau kita dialog terbuka, insya Allah saya yakin orang Minang ingin maju. Kalau kita buka apa adanya, ndak ado dusta di antara kita," katanya.
Dengan pola dialog langsung tersebut, Andre berharap persoalan lahan dan kekhawatiran masyarakat dapat diselesaikan secara terbuka, sehingga pembangunan ruas Padang Panjang-Pasar Amor dapat dipercepat dan ditargetkan selesai sebelum 2029.
Bupati Agam Benni Warlis menyatakan dukungannya terhadap rencana turun langsung ke masyarakat untuk membahas pembangunan tol. Menurutnya, sosialisasi harus dilakukan dengan pendekatan langsung kepada masyarakat, ninik mamak, jorong, dan para pemangku kepentingan.
"Kami juga dari pemerintah daerah akan berusaha, mengawali dari tim gubernur nanti kita akan awali dengan sosialisasi, pendekatan nanti kita per jorong. Karena bagaimanapun juga kita perlu pendekatan-pendekatan secara emosional dulu dengan niniak mamak, jorong, dan para pemangku kepentingan itu sendiri," kata Benni.
Benni menegaskan, Pemkab Agam siap turun bersama Pemprov Sumbar dan PT Hutama Karya (HK) agar rencana pembangunan tol dapat dipahami masyarakat secara utuh. Ia menilai pendekatan per jorong sangat efektif, terutama karena persoalan lahan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
"Saya mengajak kita bersama-sama dari HK, juga dari teman-teman di provinsi, kita sama-sama turun supaya sosialisasi kita ini betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Apalagi kalau memang kita kuat per jorong, seperti itu. Ini sangat efektif sekali," ujarnya.
(eva/dhn)
