Jakarta -
Ketua Satgas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian menyebut pemulihan pasca bencana di 52 kabupaten/kota menunjukkan progres signifikan dan sebagian besar daerah sudah kembali normal.
Tito menjelaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah menyalurkan Rp 4,7 triliun melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Nantinya, anggaran akan disalurkan kepada masyarakat terdampak sesuai kriteria yang ditetapkan. Ia meminta dukungan pimpinan MPR RI dan DPR RI agar proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan optimal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggaran TKD, ini yang kami mohon dukungan dari MPR dan dari DPR. Karena presiden sudah menyampaikan transfer daerah di daerah 3 provinsi yang (terdampak) bencana ini dikembalikan seperti di tahun 2025. Itu dampaknya besar," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).
Dengan dinormalisasikan anggaran TKD, progres pemulihan diyakini akan lebih optimal karena dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan pemulihan, termasuk mebel, infrastruktur publik, dan fasilitas pemerintahan.
Hal ini disampaikan Tito pada acara Penyerahan Bantuan kepada Daerah Terdampak bersama Pimpinan MPR RI di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh.
Lebih lanjut, selama menjabat sebagai Kasatgas PRR, Tito telah menjalankan berbagai langkah strategis, mulai dari rapat koordinasi rutin dengan pihak terkait, kunjungan langsung ke lokasi terdampak bencana, hingga penyaluran bantuan bagi masyarakat.
Ia juga melakukan inventarisasi kebutuhan daerah terdampak serta menggelar rapat khusus membahas dashboard data Satgas PRR Pasca Bencana Wilayah Sumatera, guna memastikan proses pemulihan berjalan lebih terarah dan terukur.
"Di Kemendagri ada Posko Gabungan. Gabungan dari instansi pemerintah, yang tergabung dalam Satgas itu juga melakukan zoom dengan staf dari kepala daerah. Entah Sekda atau Kepala BPBD, juga dinas sosial, dan lain-lain. Nah, ini dilakukan terus untuk melakukan update, update, update," sambung Tito.
Tito berharap daerah yang belum mengirimkan data kondisi segera melengkapinya, karena data tersebut menjadi kunci penanganan komprehensif. Ia menambahkan, data juga akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar tidak terjadi penumpukan dan tetap akurat.
"Jadi ini mekanismenya bottom up, kecepatan Pemda. Saya mengejar setiap minggu, zoom meeting. Dan setelah itu kecepatan itu selain oleh Pemda, yang kedua adalah validasi oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Supaya jangan terjadi masalah," tandasnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, Akbar Supratman, jajaran pimpinan MPR RI, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, serta para pihak terkait lainnya.
(prf/ega)
