Jakarta - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menilai obligasi daerah bisa menjadi solusi strategis untuk memperkuat pembiayaan pembangunan di daerah. Skema ini dinilai relevan bagi kepala daerah baru untuk merealisasikan program prioritas sekaligus membangun legacy pembangunan di wilayah masing-masing.
Hal itu disampaikan Herman Deru dalam Sarasehan Nasional bertajuk Sarasehan Nasional Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Aston Palembang Hotel & Conference Centre.
Dalam kesempatan itu, ia menyoroti mekanisme penerbitan obligasi daerah yang dinilai masih terlalu panjang. Menurutnya, pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan agar pemerintah daerah lebih mudah mengakses instrumen pembiayaan tersebut.
Saat ini, pemerintah daerah (pemda) harus melalui sejumlah tahapan mulai dari persiapan internal daerah, persetujuan DPRD, Kemendagri, Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, hingga proses akhir di OJK.
"Jangan terlalu banyak kamar. Prosesnya sebaiknya dibuat lebih sederhana," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).
Ia juga mengusulkan adanya regulasi khusus yang mengatur mekanisme satu pintu dalam pengurusan obligasi daerah.
"Kalau bisa dibuat satu pintu untuk pengurusannya. Jangan terlalu banyak mekanisme. Bisa dibuat regulasi atau payung hukum yang menunjuk satu pengampu, nanti koordinasi antar kementerian dan lembaga dilakukan di internal mereka," sambungnya.
Selain itu, Herman Deru mengapresiasi MPR RI yang telah memilih Sumsel sebagai lokasi penyelenggaraan sarasehan nasional tersebut.
"Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada MPR RI yang telah menyelenggarakan acara Sarasehan Nasional di Sumsel, khususnya Kota Palembang," ungkapnya.
Ia mengatakan, seluruh kepala daerah di Sumsel bersama sekda turut hadir dalam kegiatan tersebut karena dinilai penting untuk menambah wawasan terkait alternatif pembiayaan pembangunan daerah.
"Semua kepala daerah hadir, bahkan ada bupati yang langsung saya ajak usai kegiatan pertama saya tanam padi di OKI tadi. Karena menurut saya kegiatan ini sangat baik dan menambah pengetahuan bagi kepala daerah," katanya.
Lebih lanjut, Herman Deru menyatakan kesiapan Sumsel untuk menjadi provinsi percontohan dalam implementasi obligasi daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
"Kita Sumsel siap menjadi provinsi percontohan MPR RI agar RPJMD bisa tercapai di tengah berbagai hambatan saat ini," pungkasnya.
Diketahui, Sarasehan Nasional yang dilaksanakan pada Selasa (19/5) ini digelar di tengah masih tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pemerintah seperti DAU, DAK, dan DBH. Karena itu, obligasi daerah dipandang sebagai alternatif strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam investasi publik.
Kegiatan tersebut juga menjadi forum diskusi mengenai peluang, tantangan, serta langkah strategis implementasi obligasi daerah di Indonesia. Selain sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, obligasi daerah juga dinilai berpotensi menjadi instrumen investasi publik yang melibatkan masyarakat serta lembaga keuangan dalam pembangunan daerah.
Tonton juga video "Strategi Herman Deru Tekan Kemiskinan dan Perkuat Ketahanan Pangan Sumsel"
(anl/ega)
