Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR Puan Maharani meminta seluruh alat kelengkapan dewan (AKD), yang terdiri dari berbagai komisi dan badan khusus, untuk membahas tujuh isu yang tengah menjadi perhatian serius masyarakat, selama Masa Persidangan IV, yang jatuh pada 24 Juni-24 Juli 2025.
"Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari alat kelengkapan dewan," kata Puan saat Sidang Paripurna pembukaan Masa Persidangan IV di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Isu pertama yang harus menjadi sorotan ADK kata dia ialah terkait tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja akhir-akhir ini. Sebagaimana diketahui, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat jumlah korban PHK mengalami peningkatan sejak awal tahun ini.
Berdasarkan catatan Apindo, 257.471 pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah berhenti dari kepesertaannya pada 2024 silam karena terkena PHK. Sedangkan sejak awal tahun hingga Maret 2025 ini, sudah ada sebanyak 73.992 peserta yang terkena PHK. Lalu, jumlah peserta yang mengajukan klaim JHT BPJS TK karena PHK pada 2024 telah mencapai 154.010 orang, dan berlanjut dari awal Januari 2025 sampai periode Maret sebanyak 40.683 orang.
Sementara itu, terkait dengan jumlah pengangguran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Februari 2025 naik 83 ribu orang menjadi 7,28 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Persentase kenaikan sekitar 1,11%.
"Jadi yang ke satu, ini terkait tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja," ucap Puan.
Isu kedua, ialah terkait permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji Tahun 2025. Ketiga, tentang penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan keempat terkait permasalahan ojek online.
Adapun isu kelima, yang menurutnya perlu menjadi perhatian para anggota dewan yang ada di komisi-komisi dan badan khusus DPR ialah tentang pengoplosan gas bersubsidi. Keenam, tentang pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik, dan ketujuh, tentang posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi.
"Selanjutnya, DPR RI akan memasuki masa persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa sidang ini akan dimulai sejak hari ini Selasa, 24 Juni 2025 sampai dengan 24 Juli 2025," ungkap Puan.
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Transisi Energi, DPR Sebut RI Tetap Butuh Gas & Batu Bara
