Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Dunia atau World Bank menyoroti program penyediaan 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bank Dunia, program ini dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk mengungkapkan sektor perumahan ini bisa menyumbang 10% terhadap PDB Indonesia dan mampu menyediakan 7% lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan penerimaan pajak hingga 8%.
"Sektor konstruksi perumahan merupakan mesin pertumbuhan. Sektor ini menyumbang 10% terhadap PDB Indonesia dan menyediakan 7% dari total lapangan kerja," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk saat peluncuran Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2025 di Jakarta, Senin (23/6/2025).
Melihat dampak yang besar ini, Bank Dunia memberikan masukan kepada pemerintah. Lembaga ini mengusulkan strategi dua pilar supaya program penyediaan 3 juta rumah setahun Prabowo dapat memberi dampak bagi kemakmuran perekonomian Indonesia.
Pertama, Carolyn menyarankan pemerintah harus menyediakan opsi untuk menyediakan rumah yang lebih layak huni, pengembangan rumah baru, dan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk memastikan ketahanan dan kualitas hidup yang layak.
Selain itu, dia menilai investasi dalam pembangunan perumahan yang lebih padat dan tangguh, perluasan transportasi umum, serta infrastruktur lainnya dapat menurunkan biaya perumahan serta melindungi masyarakat dan aset mereka.
Strategi kedua berfokus pada upaya untuk memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perluasan perumahan yang optimal dengan meningkatkan tabungan rumah tangga dan akses terhadap modal swasta, melalui kebijakan dan reformasi yang terarah.
Dengan dua strategi itu, lanjutnya, Bank Dunia memperkirakan program 3 juta rumah dapat memobilisasi modal swasta hingga US$ 2,77 miliar dari sebelumnya US$ 560 juta. Lalu, lapangan kerja yang tercipta bisa mencapai 2,33 juta, dari sebelumnya hanya 868.151 orang.
Rumah yang lebih layak huni pun bisa terdorong mencapai 71% dari sebelumnya hanya di kisaran 39% pada 2023.
"Artinya, perlu dilakukan reformasi regulasi perumahan, percepatan program perumahan yang dibiayai negara, dan penciptaan iklim yang mendukung agar investasi swasta dapat masuk," ucap Carolyn.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Menteri & Gubernur BI Merapat ke Kantor Sri Mulyani Bahas 3 Juta Rumah
