Jakarta, CNBC Indonesia - Penindakan atas truk-truk kelebihan muatan kelebihan dimensi (over loading over dimension/ ODOL) belum akan dilakukan langsung di lapangan. Meski, pihak Korlantas Polri sudah melakukan sosialisasi penertiban truk ODOL di berbagai daerah.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan, tidak ada lagi truk-truk ODOL yang berkeliaran di jalanan Indonesia mulai tahun 2026 nanti. Korlantas Polri telah memulai sosialisasi Zero ODOL mulai 1 Juni 2025.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, diperlukan analisis menyeluruh untuk merealisasikan Zero ODOL di Indonesia. Mulai dari aspek ekonomi, logistik, hingga sistem transportasi.
Hal itu disampaikan dalam rapat diskusi pelaksanaan penanganan angkutan barang ODOL yang dipimpin Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Komjen Pol (Purn) Suntana. Turut hadir Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Irjen Pol (Purn) Aan Shunanan, dan Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infrawil Odo RM Manuhutu.
"Adanya Indonesia menuju zero Over Dimension dan Overloading kita akan melihat dari beberapa aspek yang tadi sudah di jelaskan oleh pak Dirjen Hubdar. Dari aspek perekonominya seperti apa, dari aspek logistiknya seperti apa, dari aspek angkutannya seperti apa?," katanya dikutip dari keterangan di situs resmi Korlantas Polri, Selasa (24/6/2025).
"Sehingga saya yang merepresentasi aparat penegak hukum, belum melakukan penegakan hukum," tambah Irjen Pol Agus.
Lalu apa alasannya?
Dia menjelaskan, penegakan hukum belum akan dilakukan sebelum seluruh regulasi yang berkaitan benar-benar siap dan terintegrasi.
"Maka dari itu saya pastikan untuk Over Dimension belum ada penegakan hukum sebelum regulasi yang tadi disampaikan pak dirjen itu sudah komperhensif terintegrasi," tegasnya.
Irjen Pol Agus memaparkan, sepanjang tahun 2024 tercatat ada 26.839 orang jadi korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Karena itu, imbuh dia, pendekatan edukatif melalui sosialisasi tertib berlalu lintas penting dilakukan.
"Saya yakin negara hadir untuk melindungi rasa keadilan dari sisi aspek manapun. Saya Kakorlantas yang bertanggung jawab tapi jangan melanggar," ucapnya.
"Penilangan penegakan hukum belum tentu membuat orang merasa adil. Oleh ebab itu sosialisasi, nanti baru ada peringatan. Nanti mungkin masih ada somasi, penempelan stiker. Masih panjang, yang penting bagaimana tata kelola transportasi ini tertib dilihat dari keselamatan. Maka dari itu saya hanya menyoroti di bidang keselamatan," katanya.
Dengan analisis yang komprehensif terhadap anatomi kecelakaan, lanjutnya, langkah-langkah pencegahan bisa dirumuskan secara lebih efektif.
"Dari sisi keslamatan, masih banyak aspek-aspek yang tadi memang harus dikaji mendalam. Sehingga langkah-langkah untuk menertibkan itu harus komperhensif. Anatomi kecelakaan, analisis dan evaluasi harus. Kita mengambil langkh-langkah. Salah satunya adalah kita sudah menetapkan hari keselamatan," ujarnya.
Logistik Pangan Terganggu
Sementara itu, Wamenhub menegaskan, pelaksanaan Zero ODOL harus dengan kebijakan yang tidak merugikan semua pihak.
"Hari ini kita bisa berkumpul mencari solusi dimana kebijakan yang akan kita buat bisa dikomunikasikan dan dicarikan solusi yang paling tidak merugikan semua pihak," kata Wamenhub.
Sebelumnya, Direktur Ketersediaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto mengingatkan adanya potensi gangguan logistik pangan ke wilayah Jakarta dan Jawa Barat (Jabar). Menyusul aksi demo supir-supir truk ODOL (Over Dimension-Over Load/ kelebihan muatan dan dimensi) di berbagai daerah.
Untuk itu, kata Direktur Ketersediaan Bapanas Indra Wijayanto, diperlukan pembahasan detail untuk mengantisipasi efek domino dari persoalan aksi demo supir truk ODOL tersebut.
"Ada isu yang terbaru menurut kami perlu di-highlight minggu ini. Mengenai demo ODOL. Ini sudah cukup mengganggu karena beberapa asosiasi, telur maupun cabai, telah berkirim surat kepada kami, mengenai keterlambatan. Ini akan mengganggu pasokan, khususnya di Jakarta," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (23/6/2025).
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Truk Obesitas Berkeliaran, Wamen PU Ungkap Fakta Mengejutkan
