Elvan Widyatama, CNBC Indonesia
15 September 2026 11:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Kursi kepemimpinan Menteri Keuangan kembali berganti. Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta pada Senin (14/9/2026).
Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang memimpin Kementerian Keuangan selama 371 hari atau satu tahun enam hari, sejak dilantik pada 8 September 2025.
Sebelum menjadi bendahara negara, Suahasil telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.
Pergantian tersebut menjadikan Suahasil sebagai orang ketiga yang menduduki kursi Menteri Keuangan selama pemerintahan Prabowo. Jabatan itu sebelumnya dipegang Sri Mulyani Indrawati, kemudian Purbaya, dan kini beralih kepada Suahasil.
Usai dilantik, Suahasil menegaskan bahwa prioritasnya adalah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara kredibel. Pemerintah juga akan menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pergantian Menteri Keuangan kali ini menambah panjang perjalanan para penjaga kas negara sejak Indonesia merdeka. Masa jabatan mereka sangat beragam, mulai dari hitungan hari hingga hampir 15 tahun.
Sejumlah Menteri Keuangan pernah menjadi perhatian besar dalam sejarah Indonesia. Di antaranya adalah Sri Mulyani, Mar'ie Muhammad, Johannes Baptista Sumarlin atau JB Sumarlin, hingga Ali Wardhana.
Berikut sejumlah Menteri Keuangan Indonesia beserta perjalanan dan catatan penting selama mereka menjabat.
Sri Mulyani Indrawati (2005-2010 dan 2016-2025)
Sri Mulyani merupakan satu-satunya Menteri Keuangan Indonesia yang pernah menjabat di bawah tiga presiden berbeda, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto.
Lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962, Sri Mulyani menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1986.
Ia kemudian melanjutkan pendidikan di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Science of Policy Economics pada 1990. Gelar Ph.D bidang ekonomi diperolehnya dari universitas yang sama pada 1992.
Pada awal Oktober 2002, Sri Mulyani terpilih menjadi Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Ia mewakili 12 negara yang tergabung dalam kelompok Asia Tenggara atau Southeast Asia Group.
Sri Mulyani kemudian dipanggil untuk menjalankan tugas negara sebagai Menteri Keuangan pada 5 Desember 2005 di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat acara Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Aula Mezanin Gd Juanda 1, Kementerian Kuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Foto: Mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat acara Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Aula Mezanin Gd Juanda 1, Kementerian Kuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Reformasi Kementerian Keuangan dinakhodainya sehingga melahirkan berbagai perubahan fundamental di lingkungan kementerian. Sejumlah penghargaan juga diraih ketika ia menjadi Menteri Keuangan.
Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia pada 2006 oleh Emerging Markets Forum dalam rangkaian Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.
Ia juga terpilih sebagai perempuan paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes pada 2008 serta perempuan paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia pada Oktober 2007.
Sri Mulyani meninggalkan kursi Menteri Keuangan pada Mei 2010. Ia kemudian menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia mulai 1 Juni 2010.
Pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani kembali ke Indonesia dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja.
Pada Februari 2018, Sri Mulyani memperoleh penghargaan Best Minister in the World dalam World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab.
Sri Mulyani kembali dipercaya menjadi Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo sejak 23 Oktober 2019. Ia kemudian dipertahankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih mulai 21 Oktober 2024.
Masa jabatan Sri Mulyani berakhir pada 8 September 2025 setelah posisinya digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Jika seluruh periodenya digabungkan, Sri Mulyani telah menjadi Menteri Keuangan selama lebih dari 13 tahun.
Mar'ie Muhammad (1993-1998)
Mar'ie lahir di Surabaya pada 3 April 1939. Gelar terakhir yang diraihnya adalah Master of Arts in Economics dari Universitas Indonesia.
Ia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada 1971. Mar'ie juga pernah mengabdi di Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Keuangan.
Pada 1988-1993, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Mar'ie merupakan Menteri Keuangan terakhir yang berasal dari pejabat karier di lingkungan Kementerian Keuangan.
Mantan Menteri Keuangan Indonesia, Mar'ie Muhammad. (Photo by AGUS WAHYUDI / AFP/File Foto) Foto: Mantan Menteri Keuangan Indonesia, Mar'ie Muhammad. (AFP/AGUS WAHYUDI)
Ia dijuluki "Mr. Clean" karena perjuangannya memberantas korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, ia berupaya meningkatkan efisiensi dan membersihkan institusi dari pegawai yang korup.
Pada 17 Maret 1993, Mar'ie Muhammad diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Pembangunan VI.
Selama lima tahun menjadi Menteri Keuangan, Indonesia sempat menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam bidang perekonomian di Asia Tenggara. Namun, penghujung masa jabatannya diwarnai krisis moneter yang melanda Indonesia dan sejumlah negara Asia.
Johannes Baptista Sumarlin (1988-1993)
Johannes Baptista Sumarlin atau JB Sumarlin lahir di Blitar pada 7 Desember 1932. Ia menempuh pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia dan menyelesaikannya pada 1958.
Sumarlin kemudian menempuh pendidikan S2 di University of California, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Master of Arts pada 1960.
Pendidikan S3 ditempuhnya di University of Pittsburgh, Amerika Serikat, dan gelar doktor diperoleh pada 1968.
Perjalanan kariernya di pemerintahan antara lain dijalani dengan menjadi Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan ad interim.
Melalui "Gebrakan Sumarlin I", pemerintah menjalankan pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Kebijakan tersebut diikuti perkembangan ekonomi yang membaik. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% pada 1988, melampaui target rata-rata pertumbuhan sebesar 5%.
Pada Kabinet Pembangunan V, Sumarlin dipercaya menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Ia kemudian mengeluarkan Gebrakan Sumarlin II pada Maret 1991. Kebijakan tersebut mampu mengekang laju inflasi hingga berangsur-angsur turun menjadi 4,9% pada 1992.
Johannes Baptista Sumarlin (JB Sumarlin) Foto: Johannes Baptista Sumarlin (JB Sumarlin)
Atas pengabdiannya, Sumarlin memperoleh penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik pada 1989 dari Euromoney dan pada 1990 dari majalah Asia.
Ia juga meraih Bintang Mahaputra Adipradana III pada 1973 serta Bintang Grootkruis in de Orde van Leopold II dari Pemerintah Belgia pada 1975.
Radius Prawiro (1983-1988)
Radius Prawiro lahir di Yogyakarta pada 29 Juni 1928. Ia menempuh pendidikan di Nederlandsche Economische Hogeschool Rotterdam dan kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Radius diangkat menjadi Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Salah satu kebijakan penting yang ditempuh Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya adalah penghapusan Sisa Anggaran Pembangunan atau SIAP.
Selama menjadi pegawai pemerintah, berbagai penghargaan diperolehnya dari dalam dan luar negeri.
Penghargaan tersebut antara lain Bintang Gerilya pada 1992, Brevet Kehormatan Hiu Kencana pada 1992, dan Bintang Republik Indonesia Utama dari Presiden Republik Indonesia pada 1998.
Radius juga menerima The Grand Cordon of the Order of the Sacred Treasure dari Kaisar Jepang pada 1994 serta gelar Doctor Honoris Causa bidang teologi dari Theologische Universiteit Kampen, Belanda, pada 2004.
Ali Wardhana (1968-1983)
Ali Wardhana lahir di Solo pada 6 Mei 1928. Ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1958.
Ali kemudian melanjutkan pendidikan di University of California, Berkeley, hingga meraih gelar Ph.D bidang ekonomi pada 1962.
Ali Wardhana tercatat sebagai Menteri Keuangan dengan masa jabatan terlama. Ia memimpin Kementerian Keuangan selama hampir 15 tahun, dari 1968 hingga 1983.
Pada masa kepemimpinannya, pemerintah berhasil menurunkan inflasi yang sempat menyentuh sekitar 650% pada pertengahan dekade 1960-an menjadi jauh lebih rendah.
Ali Wardhana juga melakukan devaluasi rupiah, menertibkan sistem bea masuk, dan memberantas penyelundupan.
Ia dikenal sebagai salah satu teknokrat "Berkeley Mafia" yang sangat berpengaruh dalam proses stabilisasi dan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru.
Ali menjadi salah satu arsitek utama stabilisasi ekonomi setelah Indonesia melewati periode hiperinflasi. Kebijakan anggaran berimbang juga menjadi salah satu ciri pengelolaan fiskal pada masa tersebut.
Soemitro Djojohadikusumo (1952-1953 dan 1955-1956)
Soemitro Djojohadikusumo lahir di Kebumen pada 29 Mei 1917. Ia menempuh pendidikan di Netherlands School of Economics, Sorbonne Paris, dan meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi dari Rotterdam pada 1940.
Ia dikenal sebagai ekonom visioner sekaligus teknokrat penting pada masa Orde Lama.
Soemitro terlibat dalam proses nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan menginisiasi pemutusan hubungan ekonomi dengan Belanda melalui pembatalan persetujuan Finansial Ekonomi atau Finek pada 1956.
Kebijakannya sering mengundang perdebatan, tetapi diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi nasional.
Soemitro kemudian juga dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru.
Rizal Ramli (12 Juni-9 Agustus 2001)
Rizal Ramli menjadi salah satu Menteri Keuangan dengan masa jabatan paling singkat. Pada era Reformasi, belum ada Menteri Keuangan lain yang menjabat lebih pendek darinya.
Ia diangkat oleh Presiden Gusdur sebagai Menteri Keuangan pada 12 Juni 2001. Sebelumnya, Rizal menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Masa jabatan Rizal sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 9 Agustus 2001 atau sekitar 58 hari setelah pelantikannya.
Pergantian terjadi setelah pemerintahan Gusdur berakhir dan berganti ke Megawati menjadi presiden. Posisi Menteri Keuangan kemudian diserahkan kepada Boediono.
Rizal Ramli. (Dok. Rizal Ramli via Detikcom) Foto: Rizal Ramli. (Dok. Rizal Ramli via Detikcom)
Samsi Sastrawidagda (September 1945)
Rizal Ramli memang menjadi Menteri Keuangan dengan masa jabatan tersingkat pada era Reformasi. Namun, jika dilihat sejak era sebelum reformasi, rekor tersebut dipegang oleh Samsi Sastrawidagda.
Samsi merupakan Menteri Keuangan pertama Indonesia. Pria kelahiran Solo, 13 Maret 1894, itu menempuh pendidikan ekonomi di Rotterdam, Belanda, hingga meraih gelar doktor pada 1925.
Ia ditunjuk menjadi Menteri Keuangan pada 19 Agustus 1945, hanya dua hari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tugasnya sangat berat karena negara baru berdiri tanpa memiliki anggaran dan sistem pengelolaan keuangan yang memadai.
Menteri Keuangan pada awal pemerintahan negara Republik Indonesia (RI) Samsi Sastrawidagda. (Dok. Kemenkeu) Foto: Menteri Keuangan pada awal pemerintahan negara Republik Indonesia (RI) Samsi Sastrawidagda. (Dok. Kemenkeu)
Salah satu kisah paling menarik terjadi ketika Samsi memperoleh informasi mengenai simpanan pemerintah Hindia Belanda yang disita dan disimpan di bank Jepang. Kedekatannya dengan sejumlah pejabat Jepang kemudian dimanfaatkan untuk membawa uang tersebut ke kas Republik Indonesia. Peristiwa itu dikenal sebagai operasi "pembobolan" bank Jepang.
Namun, kondisi kesehatan membatasi kiprahnya. Samsi hanya menjabat selama 14 hari, dari 19 Agustus hingga 2 September 1945, sebelum posisinya digantikan oleh A.A. Maramis.
Berikut daftar Menteri Keuangan sejak Indonesia merdeka beserta periode jabatannya, disusun dari yang terbaru hingga paling lampau:
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
















































