5 Pernyataan JK soal 'Mati Syahid' hingga Ijazah Jokowi, Singgung Termul

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar konferensi pers menjawab sejumlah isu yang belakangan menarik namanya. JK menjelaskan ceramahnya soal 'mati syahid' yang disampaikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Untuk diketahui, potongan video ceramah JK soal 'mati syahid' dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Laporan GAMKI teregistrasi dengan nomor LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 12 April 2026.

"Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat," kata Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat, kepada wartawan, dikutip Senin (13/4).

Dalam laporan tersebut, Sahat selaku pelapor melaporkan Jusuf Kalla terkait dugaan penistaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 dan/atau Pasal 301 dan/atau Pasal 263 dan/atau Pasal 264 dan/atau Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sahat menyampaikan bahwa ceramah Jusuf Kalla soal 'mati syahid' yang viral di media sosial menyakiti hati umat Kristen karena tidak sesuai dengan ajaran Kristen.

Dirangkum detikcom, berikut sejumlah pernyataan JK menanggapi isu yang dialamatkan ke dirinya baru-baru ini.

JK menegaskan konteks pernyataannya mengenai konflik di Poso dan Ambon, bukan untuk menyinggung umat Islam-Kristen. Ia menyoroti pernyataan satu-dua menit yang viral di media sosial.

"Cuma satu-dua menit saya bicara konflik karena agama, itulah antara lain Ambon-Poso. Saya tidak bicara tentang dogma agama," kata JK dalam konferensi pers di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

JK menuturkan, saat itu dirinya sedang menjelaskan bagaimana konflik bisa terjadi, termasuk konflik berlatar agama. Ia menyebut, dalam konflik di Ambon dan Poso, banyak pihak menggunakan legitimasi agama untuk membenarkan kekerasan.

Menurutnya, istilah 'syahid' yang ia gunakan disesuaikan dengan audiens ceramah yang berada di lingkungan masjid. Ia juga membandingkan dengan istilah 'martir' dalam tradisi Kristen.

"Saya pakai kata syahid karena saya di masjid. Kalau saya pakai kata martir, jemaah tidak mengerti. Padahal maknanya hampir sama, mati karena membela agama," ujarnya.

Meski demikian, JK menegaskan bahwa baik dalam ajaran Islam maupun Kristen tidak ada pembenaran untuk tindakan kekerasan seperti yang terjadi dalam konflik tersebut.

"Tidak ada ajaran agama yang membenarkan saling membunuh. Itu yang saya sampaikan," tegasnya.

JK juga menggambarkan betapa brutalnya konflik di Ambon dan Poso, 25 tahun lalu itu. Ia menyebut ribuan orang tewas dan ratusan ribu lainnya mengungsi akibat kekerasan yang terjadi selama beberapa tahun.

"Sekitar 7.000 orang meninggal dalam tiga tahun. Itu akibat konflik yang membawa-bawa agama," ucapnya.

Lebih lanjut, JK menekankan bahwa pernyataannya justru bertujuan mengingatkan agar agama tidak dijadikan alat konflik. Ia bahkan mengaku turun langsung ke daerah konflik untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

"Saya datang ke sana untuk mendamaikan, bukan untuk memecah. Saya pertaruhkan jiwa saya," katanya.

JK pun meminta publik melihat secara utuh pernyataannya dan tidak terjebak pada potongan video yang beredar.

"Lihat konteksnya secara lengkap. Jangan dipotong-potong," ungkapnya.

JK membuka peluang menempuh jalur hukum terkait tudingan penistaan agama yang diarahkan kepadanya seusai ceramah di UGM. Meski begitu, JK menyebut langkah tersebut masih dalam tahap kajian.

"Kasih tahu mereka semua, orang yang besar ngomongnya, apa yang dia lakukan pada saat ini semua? Kita akan pertimbangkan, karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi. Hati-hati kalau ngomong ke mana-mana," kata JK.

Ia menilai tudingan terhadap dirinya sebagai bentuk fitnah. Meski membuka peluang jalur hukum, JK mengaku tidak akan tergesa-gesa melaporkan pihak-pihak tertentu.

Ia menyebut sudah banyak masyarakat yang berinisiatif melaporkan persoalan tersebut. "Banyak masyarakat yang mau mengadukan. Jadi saya lihat dulu perkembangannya," ucapnya.

JK juga mengaku lebih memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada tim hukum dan masyarakat, sambil berharap pihak-pihak yang dianggap memfitnah dapat menyadari kesalahannya.

"Saya sendiri berharap Tuhan mengampuni mereka," katanya.

Dalam momen ini JK juga mengeluarkan kekesalannya atas tuduhan Rismon Sianipar yang mengatakan dirinya mendanai kasus ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. JK pun mengingatkan perannya di balik karier Jokowi hingga menjadi Presiden.

Pernyataan ini disampaikan JK ketika dia ditanya perihal adanya laporan polisi mengenai video ceramahnya tentang 'mati syahid' di UGM. JK ditanya apakah dia merasa dipolitisasi atau tidak dengan adanya kasus ini.

Lalu, JK menjawab dengan mengatakan dirinya tidak mau berspekulasi. Namun, dia merasa masalah ini muncul setelah dia melaporkan Rismon Sianipar ke polisi terkait tudingan mendanai kasus ijazah Jokowi.

JK mengungkapkan dia beberapa kali dihubungi oleh Rismon dan Roy Suryo, namun selalu dia tolak, karena dia ingin berada di posisi netral, mengingat kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sedang ramai. Dia pun mengungkapkan kekesalannya tentang masalah ijazah palsu ini yang berlarut-larut sehingga menyeret sejumlah nama.

"Ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan saja. Jadi saya marah kenapa? Apalagi saya dituduh kasih Rp 5 M, mana saya kasih Rp 5 M? Ketemu aja tidak tahu saya, kenal pun tidak. Ini buktinya WA-nya. Tidak saya bilang," kata JK saat jumpa pers.

JK pun bicara mengenai peran pentingnya dalam karier politik Jokowi. JK mengatakan dia adalah orang yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta.

JK mengatakan dia yang menyodorkan nama Jokowi ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Bahkan, dia juga mengatakan Jokowi menjadi Presiden ke-7 RI karena dirinya.

"Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya," tegas JK.

JK mengatakan Jokowi menjadi calon presiden saat itu juga karena dirinya yang menjadi calon wakil presidennya. Menurutnya, saat itu, Megawati tidak mau menandatangani pencalonan Jokowi kalau bukan JK wakilnya.

"Nah dua tahun dia Gubernur, oke silakan, saya tidak campur, saya tidak pernah datang waktu Gubernur. Tiba-tiba jadi Presiden, saya bilanglah, 'Eh belum cukup pengalaman jangan, nanti rusak negeri ini', Ah tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau teken kalau saya tidak wakilnya," katanya.

Menurut JK, saat itu Megawati ingin JK membimbing Jokowi. Ia menyebut tak meminta menjadi wakil Jokowi saat itu.

"'Kenapa Bu saya mesti wakil?', 'karena Pak JK yang paling berpengalaman, bimbinglah dia'. Aduh saya mau pulang kampung waktu itu mau pulang ke Makassar, Ibu Mega bilang 'jangan, Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Yusuf'. Ya bukan saya minta, bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak berpengalaman. Mengerti? Jadi jangan coba. Minta maaf ya, kasih tahu semua itu buzzer-buzzer itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya, ngerti?" ujar JK.

Terkait polemik ijazah palsu, JK pun meminta Jokowi membuka ijazahnya. Dia tidak ingin masalah ini berlarut-larut.

"Sudahlah Pak Jokowi, sudahlah. Kasih lihat ijazah saja. Itu saja. Timbul lagi, sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli, kenapa tidak dikasih lihat? Kenapa tidak dikasih lihat? Membiarkan masyarakat berkelahi sendiri, saling memaki masyarakat dua tahun," imbuh JK.

(dwr/imk)