Jakarta -
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan dua Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Kedua dapur MBG tersebut berada di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur.
SPPG di PLBN Wini dibangun di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sementara itu, SPPG di PLBN Motamasin berdiri di atas lahan seluas 1.469,12 meter persegi di Kabupaten Malaka.
Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas layanan dasar hingga kawasan perbatasan, sekaligus memperkuat fungsi PLBN sebagai pusat pelayanan dan penggerak ekonomi masyarakat setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa Program MBG merupakan bagian strategis dalam pembangunan nasional.
"Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2026).
Ia menambahkan pembangunan fasilitas tersebut difokuskan pada wilayah dengan kebutuhan layanan gizi yang mendesak, termasuk kawasan perbatasan.
"Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses gizi yang layak, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat perbatasan," tambahnya.
Rampungnya pembangunan SPPG di PLBN Wini dan Motamasin diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Program MBG, khususnya bagi anak-anak di wilayah perbatasan. Selain meningkatkan kualitas gizi, fasilitas ini juga diharapkan mendorong perputaran ekonomi lokal.
Diketahui, pembangunan kedua SPPG dilaksanakan Kementerian PU melalui Satuan Kerja Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur, Ditjen Prasarana Strategis, dengan kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan Konsultan Supervisi PT Agrinas Jaladri Nusantara. Kedua SPPG tersebut dilengkapi dengan fasilitas dapur utama, area cuci alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, ruang penyimpanan peralatan, tempat parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk memastikan standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.
Selain itu, tersedia juga infrastruktur pendukung seperti ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), serta penataan lanskap kawasan.
Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan SPPG ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas layanan gizi, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dalam memastikan setiap anak Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan, mendapatkan akses gizi yang layak.
(akd/ega)
