Jakarta -
Wamendagri Bima Arya merespons usulan KPK agar dana parpol ditambah dari APBN. Bima Arya mengaku sudah membahas usulan itu bersama KPK. Apa hasilnya?
Bima Arya menyebut solusi masalah pendanaan partai politik di Indonesia menjadi salah satu kunci agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ia lantas menjelaskan dua model pendanaan parpol yang digunakan di berbagai negara.
"Ada dua model pendanaan, yaitu donasi swasta dan individu seperti di Amerika atau subsidi dari negara yang dominan seperti di Jerman dan Swedia. Bantuan negara dimaksudkan untuk mencegah partai tergantung pada kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Tapi aturannya sangat ketat soal penggunaannya," kata Bima Arya kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Indonesia menerapkan dua model tersebut. Usulan menambah dana parpol dari APBN, kata Bima, memang banyak disampaikan para akademisi, termasuk KPK. Bahkan merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi.
"Di Indonesia, penguatan peran negara dalam pendanaan partai banyak diusulkan berbagai kalangan kampus dan peneliti. Juga sudah lama direkomendasikan KPK sebagai bagian dari strategi pemberantasan Korupsi. Ini untuk mencegah kendali yang kuat dari pengusaha pada parpol," ujarnya.
Menurut Waketum PAN ini, alokasi dana itu harus diperkuat dengan sistem integritas partai, sehingga penggunaannya akan menjadi jelas.
"Namun alokasi dana ini mutlak harus diiringi dengan penguatan sistem integritas partai. Harus jelas penggunaannya, yaitu untuk penguatan fungsi partai dan bukan untuk pengurus partai. Ini sudah ada konsepnya dalam SIPP (Sistem Integritas Partai Politik)," ujarnya.
Adapun lima komponen sistem integrasi partai adalah Kode Etik Partai Politik, Demokrasi Internal Partai, Sistem Kaderisasi, Sistem Rekrutmen, dan Keuangan Partai Politik yang transparan dan akuntabel.
"Dana dari negara ini juga diaudit oleh BPK. Hasil audit ini harus diumumkan kepada publik secara berkala. Jika partai tidak memenuhi kewajibannya dalam mengimplementasikan SIPP, akan terlihat siapa partai yang tidak memiliki komitmen terhadap transparansi dan integritas," ucap Bima.
Lebih lanjut Bima mengatakan Kementerian Dalam Negeri bersama KPK sudah membahas usulan penambahan dana parpol dari APBN. Belum diketahui keputusan terkait hal itu, tapi ia mengingatkan alokasi dana untuk partai harus diatur seketat mungkin
"Kemendagri sudah membahas soal pendanaan ini bersama KPK sebagai bagian dari Stranas PK. Intinya, alokasi dana untuk partai harus diatur ketat soal penggunaan dan pelaporannya," ujarnya.
(eva/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
