Waka DPRD Minta DKI Buat Dashboard Info Proyek Galian: Agar Warga Atur Rute

Jakarta -

Proyek-proyek galian di jalan raya yang kerap menjadi penyebab kemacetan di Ibu Kota disorot Gubernur Jakarta Pramono Anung. Wakil Ketua (Waka) DPRD Jakarta Wibi Andrino meminta Pemprov tegas membuat sistem manajemen lalu lintas terpadu.

"Saya minta Pemprov tegas bikin sistem manajemen lalu lintas terpadu," kata Wibi kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).

Wibi menerangkan pengerjaan galian tidak boleh dilakukan di jam sibuk. Dia juga meminta kontraktor disanksi jika proyek galian yang telah rampung tak dirapikan seperti semula.

"Jadi semua pekerjaan galian dikonsolidasikan dan waktunya diatur biar nggak tabrakan dan nggak ganggu jam sibuk. Harus ada sanksi juga buat kontraktor yang asal gali tapi nggak segera rapihin," ujar Wibi.

Wibi mengatakan masyarakat hanya membutuhkan kepastian informasi mengenai jalan yang sedang ada proyek galian. Dia menyebut jangan sampai masyarakat kebingungan hingga telat bekerja karena ada pengerjaan galian tanpa sosialisasi.

"Yang paling penting, publik itu butuh kepastian dan informasi. Jangan tiba-tiba jalan utama ditutup setengah badan tanpa sosialisasi. Warga kan jadi bingung, stres, telat kerja," ujar Wibi.

Lebih lanjut, politikus NasDem ini mendorong Pemprov Jakarta membuat dashboard publik yang berisi informasi mengenai lokasi hingga jadwal galian. Hal itu penting agar warga bisa mengantisipasi rute yang akan dilaluinya saat beraktivitas.

"Jadi saya dorong Pemprov buat bikin dashboard publik, transparan, yang bisa dipantau warga soal jadwal dan lokasi galian aktif. Biar warga bisa atur rute dan Pemprov kelihatan kerja rapi," ujar Wibi.

Pramono Sorot Proyek Galian Picu Macet

Pramono Anung sebelumnya menyoroti proyek-proyek galian di jalan raya yang kerap menjadi penyebab kemacetan di Ibu Kota. Ia menegaskan pentingnya penertiban lokasi pekerjaan lapangan yang mangkrak atau tidak aktif, serta meminta adanya koordinasi lebih intensif dengan kementerian dan lembaga terkait.

Hal ini disampaikan Pramono setelah meninjau sistem pengendalian lalu lintas berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

"Sering kali terjadi kemacetan karena kerjaan-kerjaan lapangan. Seperti kemarin, kami secara khusus mengadakan rapat. Pekerjaan di sumber daya air, Kementerian PUPR, penggalian kabel, dan sebagainya, ini yang mengganggu," ujar Pramono.

Ia menilai keberadaan galian yang terbengkalai, namun tetap dipagari atau diberi penyekat, memperburuk arus lalu lintas. Oleh karena itu, ia telah meminta agar lokasi proyek yang tidak aktif segera dibuka untuk mengurangi kemacetan.

"Kalau pekerjaan belum dilanjutkan, seyogianya bedeng ataupun penyekatnya itu dibuka. Supaya tidak menimbulkan kemacetan. Ini yang saya minta untuk ditertibkan," tegasnya.

(whn/jbr)