Kabar baik untuk kesejahteraan 'wakil Tuhan' di Tanah Air itu akhirnya tiba juga. Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan kenaikan gaji para hakim, bahkan golongan paling junior naik hingga 280%.
Kabar kenaikan gaji hakim itu saat pengukuhan di gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025). Prabowo terlebih dahulu secara simbolis memberikan surat keputusan (SK) ke 40 perwakilan hakim, sementara Ketua MA Sunarto mengalungkan medali ke hakim perwakilan.
Adapun 1.451 hakim itu terdiri atas hakim peradilan umum sebanyak 921 orang, hakim peradilan agama sebanyak 362 orang. Kemudian, hakim peradilan tata usaha negara sebanyak 143 orang, dan hakim peradilan militer sebanyak 25 orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para hakim tersebut akan ditempatkan di satuan kerja dari 4 lingkungan peradilan, yaitu: 144 pengadilan negeri kelas II, 173 pengadilan agama kelas II, 22 pengadilan tata usaha negara tipe b dan c, serta 11 pengadilan militer tipe a dan b, yang tersebar di seluruh Tanah Air.
Pengukuhan hakim 2025 ini baru dilakukan lagi setelah 5 tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim terakhir dilakukan pada 2020.
Kenaikan Gaji Hakim, Paling Junior Naik 280%
Prabowo Subianto saat tiba di gedung Mahkamah Agung. (Eva Safitri/detikcom).
"Saya Prabowo Subianto Presiden RI ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim," kata Prabowo.
Prabowo menyebut kenaikan gaji hakim bervariasi. Tertinggi adalah golongan paling junior dengan kenaikan 280%.
"Dengan tingkat kebaikan bervariasi sesuai golongan di mana kenaikan tertinggi mencapai 280%," ujar Prabowo disambut tepuk tangan para hakim yang hadir.
"Dan golongan naik tertinggi adalah yang paling junior paling bawah," lanjut Prabowo.
Prabowo menekankan semua gaji hakim akan naik secara signifikan. Prabowo akan mengawasi kenaikan gaji tersebut.
"Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, dan saya monitor terus," ujarnya.
Sedangkan untuk pegawai lain, Prabowo meminta untuk bersabar. Mantan Danjen Kopassus itu mengetahui data-data keuangan yang akan mampu menaikkan gaji pegawai lain.
"Dan semua pegawai lain sabar, saya sudah liat angka-angkanya negara kita kuat, makmur, kaya, yang penting kekayaan itu harus kita jaga, harus kita kelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia semua," ujarnya.
Prabowo Tepis Manjakan Hakim
Prabowo serahkan SK saat pengukuhan hakim. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)
"Saya menganggap bahwa saya tidak keliru malah saya anggap sebetulnya ini masih kurang besar, tapi sudahlah," kata Prabowo.
Prabowo menyebut selama 18 tahun gaji hakim tidak ada kenaikan. Prabowo lantas mengambil keputusan untuk mengumumkan kenaikan gaji hingga 280%.
"(Selama) 18 tahun hakim tidak menerima, 3% aja nggak menerima, bener? 5% aja nggak terima bener? Hari ini Presiden Prabowo Subianto ambil keputusan naik yang paling junior 280%," ujarnya.
Prabowo mengatakan keputusan itu bukan berarti memanjakan. Menurutnya, daripada uang negara diambil pihak yang tidak jelas, lebih baik untuk kesejahteraan hakim.
"Dan itu tidak memanjakan, itu tidak memanjakan, daripada uang negara dicuri oleh makhluk-makhluk yang nggak jelas itu. Berkali-kali saya kasih peringatan, tapi mungkin orang Indonesia kalau dikasih peringatan itu tak mempan," ujarnya.
Prabowo berharap kenaikan gaji itu akan membuat lembaga peradilan semakin kuat untuk menegakkan hukum. Ia meminta lembaga peradilan menindak hukum tanpa pandang bulu.
"Sebentar lagi dengan hakim-hakim yang kuat kita tegakkan hukum, tegakkan hukum, siapapun melanggar hukum, mau bikin macem-macem patuhi hukum untuk kepentingan kita semua," ujarnya.
Prabowo Marah Koruptor Lolos di Pengadilan
Saat Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim. (Eva Safitri/detikcom)
"Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu, begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri," kata Prabowo.
Prabowo menekankan kepada para hakim untuk serius bekerja menegakkan keadilan. Prabowo mengatakan negara kini membutuhkan hakim yang tidak bisa dibeli.
"Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli," ujarnya.
Prabowo mengaku kaget saat melihat kondisi para hakim setelah dia menjabat Presiden. Prabowo prihatin 18 tahun hakim tak menerima kenaikan gaji.
"Begitu saya jadi Presiden saya kaget, saya tanya gimana kondisi hakim. Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan, 18 tahun padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan, saya dapat laporan ada hakim yang masih apa itu, kontrak-kontrak, nggak punya rumah dinas dan sebagainya, dan sebagainya," ujarnya.
Wanti-wanti Orang Kecil Bergantung ke Hakim
Prabowo Subianto memberikan sambutan di pengukuhan hakim. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)
"Intinya saya menegaskan betapa pentingnya para hakim. Anda adalah benteng terakhir keadilan," kata Prabowo.
Prabowo menyebut masyarakat kecil sangat membutuhkan hakim yang adil. Berbeda dengan masyarakat mampu yang bisa membayar pengacara dan tim hukum yang hebat.
"Orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak dia bisa berbuat, dia bisa punya tim hukum yang luar biasa," ujarnya.
Prabowo meminta para hakim berpihak kepada masyarakat kecil. Sebab, menurut Prabowo, hanya kepada hakimlah masyarakat kecil berharap dalam penanganan kasus hukum.
"Tetap orang kecil hanya bergantung sama hakim yang adil, hakim yang tidak bisa disogok, hakim yang tidak bisa dibeli, hakim yang cinta keadilan hakim yang cinta rakyat. Rakyat Indonesia sangat bergantung sama hakim," ujarnya.
Jika Tak Didukung Yudikatif Sulit Jalankan Tugas
Presiden Prabowo di sidang tahunan MA .(Tangkapan layar YouTube Setpres)
Prabowo sadar membutuhkan dukungan dari yudikatif dalam menjalankan tugasnya. Tanpa didukung yudikatif, Prabowo merasa sulit melaksanakan tugas untuk rakyat.
"Unsur yang sangat penting adalah terdapatnya suatu sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Ini syarat negara berhasil. Negara yang tidak bisa memiliki sistem hukum yang menjamin keadilan itu negara biasanya gagal," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan negara tanpa sistem hukum yang baik tak akan stabil, bahkan bisa terjadi kehancuran. Oleh karena itu, Prabowo bicara pentingnya lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif.
"Jadi negara yang tidak memiliki sistem hukum yang mampu memberi keadilan biasanya tidak stabil, biasanya akan terjadi huru-hara bahkan perang saudara. Ini pelajaran. Jadi demikian pentingnya yudikatif, makanya negara modern dan ratusan tahun dikatakan terdiri dari tiga unsur trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tidak bisa eksekutif hebat, legislatif tidak bagus, yudikatif tidak bagus. It can't be done. Tidak bisa, ini sejarah ribuan tahun," ujarnya.
Prabowo menekankan ketiganya unsur tersebut saling berkaitan. Termasuk dirinya yang berada di ranah eksekutif tetap membutuhkan dukungan yudikatif.
"Jadi saya sekarang saya mandataris saya dipilih rakyat saya sekarang memimpin eksekutif saya sekarang bertanggung jawab. Saya sadar kalau saya tidak didukung oleh yudikatif yang hebat yang kuat yang berintegritas sangat sulit untuk saya melaksanakan tugas saya untuk rakyat," ujarnya.
Saksikan Live DetikPagi:
(rfs/azh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini