Jakarta - Kementerian Sosial bersama Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar audiensi membahas Sekolah Rakyat, pemberdayaan masyarakat, serta pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) agar bansos tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pekerjaan rumah terbesar dalam penyaluran bansos ada pada data.
Menurutnya, jika data rapi, program sosial akan lebih mudah dijalankan. Hal itu diungkapkan olehnya saat membuka audiensi di Kantor Kementerian Sosial, hari ini.
"Selama ini PR-nya di data. Jadi datanya juga harus beres dulu," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).
Dia menjelaskan data penerima bantuan perlu dilihat dari beberapa lapisan, mulai dari desil nasional, desil regional, sampai desil lokal. Dalam proses ini, Kemensos juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan desil dan melihat mana warga yang sudah mendapat intervensi program, termasuk penerima PBI JKN dari pemerintah pusat.
Gus Ipul meminta secara langsung kepada para kepala daerah, khususnya Bupati Blitar Rijanto untuk mengetahui langsung data warga yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial.
"Pak Bupati harus tahu data dan tahu siapa warga yang dapat bansos, termasuk PBI dari Kemensos. Kalau semisal ada yang tidak berhak, coret saja," ujarnya.
Pemutakhiran data, kata Gus Ipul bisa dilakukan melalui jalur formal dan partisipasi. Di jalur formal, data dimulai dari RT/RW, naik ke desa, lalu ke bupati, dinas sosial, dan terhubung dengan Kemensos melalui SIKS-NG. Dia menjelaskan dengan cara ini, desa, pemerintah kabupaten, dinas sosial, dan Kemensos berada dalam satu jalur data yang sama.
Gus Ipul menyampaikan bansos tepat sasaran tidak hanya berarti bantuan diberikan kepada orang yang berhak. Untuk penerima usia produktif, bantuan juga harus disertai proses graduasi agar mereka dapat keluar dari ketergantungan bantuan.
Dia turut menyinggung jumlah penerima bantuan di Kabupaten Blitar. Pada 2025, total bantuan sosial di Kabupaten Blitar mencapai Rp 490.346.375.000 dengan jumlah 187.348 keluarga penerima manfaat (KPM). Nilai ini mendekati setengah triliun rupiah.
"Ini waktunya kita berbuat untuk orang lain, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kata Gus Ipul.
Berdasarkan data bantuan sosial Kabupaten Blitar, untuk program Sembako, realisasi Triwulan I 2026 mencapai Rp 50.830.800.000 bagi 84.718 KPM. Pada 2025, nilai bantuan Sembako mencapai Rp 160.289.400.000 bagi 93.470 KPM.
Untuk Program Keluarga Harapan atau PKH, realisasi Triwulan I 2026 mencapai Rp 30.063.800.000 bagi 40.406 KPM. Pada 2025, nilai PKH mencapai Rp 127.386.875.000 bagi 49.158 KPM.
Selain itu, bantuan YAPI di Kabupaten Blitar tercatat sebesar Rp 4.771.200.000 untuk 3.359 penerima. Bantuan permakanan sebesar Rp 35.618.100.000 untuk 4.177 penerima. BLTS tercatat sebesar Rp 162.280.800.000 untuk 180.312 KPM.
Untuk PBI JK/PBI JKN berdasarkan SK Februari 2026, estimasi bantuan selama satu tahun mencapai Rp 224.807.184.000 dengan 446.046 penerima.
"Kabupaten Blitar juga memiliki pilar sosial yang terlibat dalam kerja-kerja sosial di lapangan, yaitu 124 pendamping PKH, 35 Tagana, 22 TKSK, 2 pendamping rehabilitasi sosial, dan 2 Pordam," ungkapnya.
Sementar itu, Rijanto menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar siap bekerja bersama Kemensos untuk menata pelaksanaan program di daerah. Isu lain yang menjadi perhatian Pemkab Blitar adalah Sekolah Rakyat.
Rijanto mengatakan Kabupaten Blitar sebelumnya pernah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, saat itu masih ada kendala, terutama ketersediaan lahan yang belum mencukupi. Karena itu, ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Blitar dapat difasilitasi lebih lanjut.
Rijanto juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Blitar masih ada anak-anak putus sekolah, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Sebagian anak sudah bekerja membantu keluarga, seperti memberi makan ternak dan mengambil pasir di sungai.
"Kondisi ini menjadi perhatian kami," tutup Rijanto.
Sebagai informasi tambahan, turut hadir dalam audiensi Wakil Bupati Blitar Beky Herdiansyah, Sekretaris Daerah Khusna Lindarti, Kepala Bappeda Litbang Sisilia Deka, Kepala Dinas PUPR Agus Zaenal, Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Fia Laksono, dan Kepala Bidang Sumber Daya Alam PUPR Retiono Pratanto.
Tonton juga video "Rencana Mensos ke KPK, Minta Saran soal Pengadaan di Sekolah Rakyat"
(anl/ega)
