Jakarta -
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menyebut wilayah Sumatera dalam tahap pemulihan usai dilanda bencana beberapa waktu lalu. Suharyanto menyebut pemerintah terus menggenjot penyediaan hunian untuk warga terdampak.
Dalam siaran persnya, Suharyanto dilaporkan meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera yang telah memasuki bulan ke-7. Dalam peninjauan itu, dia mengatakan seluruh provinsi yang terdampak bencana di Sumatera sudah tak ada lagi yang berstatus tanggap darurat, dan hanya beberapa kabupaten/kota yang masih menetapkan status transisi darurat ke pemulihan.
Suharyanto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Pemerintah pusat bersama DPR mengucurkan dana pemulihan pasca bencana Sumatera sebesar Rp 100,1 Triliun untuk periode tiga tahun (2026-2028).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dana tersebut dialokasikan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perbaikan mencakup perbaikan infrastruktur, rehabilitasi rumah rusak, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi dan pemulihan lingkungan.
"Artinya kementerian yang selama ini menunggu, sekarang sudah mulai bisa bekerja lagi," kata Suharyanto dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Anggaran itu, lanjutnya, tidak termasuk dalam anggaran kebencanaan yang dikelola oleh BNPB melalui skema Dana Siap Pakai (DSP). Sejak awal masa tanggap darurat hingga saat ini, BNPB dibekali Dana Siap Pakai sekitar Rp4 Triliun yang digunakan untuk segala kebutuhan penanganan bencana di tanah air.
Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan pemulihan pasca bencana di Sumatera. (dok.istimewa) Foto: Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan pemulihan pasca bencana di Sumatera. (dok.istimewa)
DSP dialokasikan untuk berbagai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab BNPB, di antaranya adalah penyediaan logistik, pembangunan huntara, pembangunan huntap mandiri, Dana Tunggu Hunian, dana stimulan rumah rusak ringan/sedang, dan lainnya.
"Kami memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, pengawasan distribusi bantuan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga," jelasnya.
Memasuki bulan ketujuh pascabencana, BNPB telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntara ditargetkan dibangun lebih dari 20.000 unit.
"Kami sudah menyelesaikan 99,9% pembangunan huntara. Yang masih dalam progress, menurut data yang kami punya, adalah huntara untuk warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan atau yang statusnya menyewa," imbuhnya.
Selain itu, pekerjaan BNPB lainnya adalah pembangunan huntap mandiri atau insitu. Suharyanto menyebut saat ini BNPB telah mulai membangun 900-an rumah. Jumlah target pembangunan huntap baik yang mandiri maupun komunal mencapai 39.000 unit.
BNPB, kata Suharyanto, terus menjalankan program pendukung lainnya. Program dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan/sedang telah disalurkan sebanyak 3 tahap di Aceh Tamiang dan 2 tahap di Aceh Utara.
"Dana stimulan ini akan terus diberikan sesuai dengan permintaan dari kepala daerah, jika nanti ada permintaan dan terverifikasi kami akan berikan lagi dana ini," tuturnya.
Sementara itu, untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) Rp 1,8 juta per 3 bulan telah diberikan kepada ribuan kepala keluarga dan berlanjut hingga 6 bulan. Dia mengatakan, berbagai program logistik, pemulihan ekonomi, dan pendukung lainnya terus berjalan.
"Kita memang banyak kekurangan, kelemahan. Saya sebagai Kepala BNPB mengakui itu. Tetapi kami punya tekad memperbaiki kekurangan dan kelemahan itu dan berusaha membantu masyarakat," pungkasnya.
(wnv/zap)
