Jakarta -
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya akan menggencarkan edukasi terkait vaksinasi di Tanah Air. Ia mengaku heran lantaran kini banyak masyarakat anti terhadap vaksin.
Hal itu disampaikan Budi saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Sanayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Budi awalnya membeberkan langkah strategisnya untuk menggencarkan vaksinasi.
"Ini adalah strategi imunisasi nasional, Bapak Ibu. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa di mata kita, Kemenkes, yang paling penting adalah kita ingin memastikan kalau bisa dalam dua tahun ke depan gitu, udah selesai penyediaan infrastruktur layanan imunisasi," kata Budi dalam rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi menyebut Kemenkes menyiapkan langkah perencanaan, pengadaan, hingga distribusi vaksin. Kemenkes juga meningkatkan edukasi tehadap masyarakat terkait vaksinasi ini. Ia lantas menyinggung masih banyak orang yang anti terhadap vaksin.
"Kemudian strategi yang kedua, bahwa siklus tadi penyediaan vaksin mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, dan penyampaiannya, itu harus, dikawal terus ya, setiap tahun," ujar Budi.
"Dan yang ketiga yang penting juga, yang dulu nggak terlalu banyak tapi sekarang jadi makin meningkat adalah edukasi, ya. Strategi mengenai edukasinya ini kita harus lebih serius, karena nggak tahu kenapa banyak orang-orang yang sekarang yang anti-vaksin," tambahnya.
Budi pun mengungkap kebutuhan anggaran untuk vaksin dan imunisasi. Pihaknya membutuhkan anggaran senilai Rp 44,49 triliun untuk penyediaan vaksin selama 5 tahun itu.
"Kita ada catatan, ketersediaan anggaran untuk 2025-2029. Kemudian kebutuhannya itu Rp 44 (triliun), jadi kita masih ada gap. Tapi ini sampai 2029 kan, masih sampai 2029. Kalau gap 2026-nya sendiri, kita masih ada kekurangan Rp 1 triliun, karena kemarin dipotong," ujar Budi.
Budi mengatakan anggaran Kemenkes pada 2026 yang dipotong berdampak ke program vaksinasi. Budi akan menyampaikan kebutuhan anggaran tersebut ke Kemenkeu untuk menindaklanjuti kebutuhan vaksinasi.
"Jadi yang penting buat saya, itu tadi, Pak Kunta sekarang nggak hadir, Pak Sekjen (Kemenkes) kan sedang di Banggar, karena kita kan minta anggaran tambahan. Salah satu yang paling penting adalah, untuk 2026 ini karena kita dipotong, dipotong tuh termasuk anggaran imunisasi, anggaran vaksinasi," kata Budi.
"Bukan ininya ya, vaksinnya aja kita kurang. Kita kekurangan sekitar Rp 1 triliun ya, kita kurang Rp 1 (triliun). Nah, kita sudah punya rencana sampai 2029 sebenarnya, kita udah kasih juga ke Kementerian Keuangan dan Bappenas, ini rencana program imunisasi kita. Karena ini kan rutin, berdasarkan jumlah bayi lahir dan lain sebagainya. Jadi masih ada gap sekitar Rp 4,91 triliun sampai 2029," imbuhnya.
(dwr/eva)
