Jakarta - Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono menyatakan dukungan penuh terhadap pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027.
Agus Jabo menilai pidato Presiden menjadi penegasan arah baru pembangunan nasional yang kembali berpijak pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, amanat Pasal 33 UUD 1945, dan prinsip Ekonomi Pancasila.
Menurutnya, pidato Presiden Prabowo menunjukkan negara memiliki kedaulatan untuk mengatur dan mengelola perekonomian demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menyerahkan seluruh mekanisme ekonomi kepada pasar bebas.
"Pidato Presiden Prabowo adalah penegasan bahwa APBN bukan sekadar angka-angka keuangan negara, tetapi alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini sejalan dengan cita-cita Pasal 33 UUD 1945," ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).
Ia juga menegaskan konsep ekonomi yang dibangun pemerintahan Prabowo merupakan wujud nyata Ekonomi Pancasila, yakni ekonomi yang dikelola secara gotong royong oleh negara, swasta, dan rakyat dengan tujuan utama keadilan sosial.
"Negara harus memegang peran strategis dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Namun di saat yang sama, swasta dan rakyat juga diberi ruang untuk tumbuh dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Inilah semangat ekonomi Indonesia yang sesungguhnya," katanya.
Ia menjelaskan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo mencerminkan prinsip-prinsip utama ekonomi dalam UUD 1945. Pertama, ekonomi yang religius dan memperkuat persatuan nasional, yakni pembangunan ekonomi yang tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung nilai moral, gotong royong, dan persaudaraan kebangsaan.
Kedua, ekonomi yang menjunjung tinggi kemanusiaan, yaitu pembangunan yang memastikan rakyat kecil memperoleh akses terhadap pangan, pekerjaan layak, pendidikan, dan kesehatan.
Ketiga, ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional. Agus Jabo menyebut pemerintah saat ini menunjukkan keberpihakan pada kedaulatan pangan, energi, industrialisasi nasional, serta penguatan produksi dalam negeri sebagai fondasi kemandirian bangsa.
Keempat, ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Menurutnya, pembangunan harus memastikan kekayaan nasional tidak hanya dinikmati segelintir elite, tetapi juga membuka ruang sebesar-besarnya bagi petani, nelayan, buruh, UMKM, dan pelaku ekonomi rakyat untuk berkembang.
"Ekonomi Indonesia tidak boleh dikuasai asing dan oligarki. Kekayaan alam harus dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat," tegasnya.
Kelima, ekonomi yang berkeadilan sosial, yakni pembangunan yang mengurangi ketimpangan dan memastikan seluruh rakyat di berbagai wilayah Indonesia memperoleh manfaat pembangunan secara merata.
Ia juga menilai langkah Presiden Prabowo yang menempatkan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat sebagai prioritas APBN merupakan strategi penting untuk memperkokoh fondasi kebangkitan nasional di tengah situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.
"Di tengah krisis dunia, Indonesia membutuhkan negara yang kuat, pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan ekonomi nasional yang berdiri di atas kaki sendiri. Presiden Prabowo sedang mengarahkan Indonesia menuju jalan itu," tuturnya.
Ia menambahkan keadilan sosial harus menjadi tujuan akhir seluruh kebijakan negara. Karena itu, APBN dan seluruh instrumen fiskal negara perlu diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat ekonomi rakyat, dan membangun pemerataan hingga ke pelosok Indonesia.
"Dengan semangat Persatuan Nasional, Indonesia akan bangkit menjadi negara besar, berdikari, adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja," tutupnya.
Tonton juga video "Partai PRIMA Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Lagi"
(akn/ega)
