Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mendorong transformasi Jakarta menjadi kota sinema yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Sejumlah langkah telah disiapkan, mulai dari insentif fiskal, dukungan festival, penjajakan kerja sama investasi, hingga pembentukan Jakarta Film Commission.
Pemprov DKI berharap Jakarta menjadi salah satu pusat ekosistem perfilman berskala internasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi kreatif ibu kota dapat berkembang dengan pesat.
Insentif untuk Industri Film
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan dukungan terhadap industri perfilman meliputi sisi regulasi maupun kelembagaan.
"Betul, dalam rangka mendukung Jakarta Kota Sinema, kita sedang mempersiapkan regulasinya sekaligus finalisasi kelembagaannya," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Menurut Lusiana, insentif tersebut dapat dimanfaatkan oleh para produser film untuk meningkatkan produksinya.
"Kalau semuanya sudah siap, nanti kita akan terapkan insentif bagi para produser film agar produksi film dalam negeri bisa lebih berkembang," ujarnya.
FGD Insentif Perfilman
FGD Insentif Perfilman
Wagub DKI Rano Karno Foto: Pemprov DKI
Guna membahas detail insentif yang akan diberikan kepada para pelaku dunia perfilman, Pemprov DKI menggelar focus group discussion (FGD) di Balai Kota Jakarta, Maret 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku optimistis dalam waktu dekat Jakarta dapat menjadi kota sinema yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.
"Forum ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri perfilman Jakarta agar semakin kompetitif sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi kreatif kota," tandasnya.
Rano menjelaskan, landasan hukum kebijakan insentif telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi itu memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan berupa keringanan, pengurangan, maupun pembebasan pajak daerah.
"Selanjutnya, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2025 telah diatur pemberian pengurangan pokok pajak untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada jasa kesenian dan hiburan, termasuk pertunjukan film nasional di bioskop, dengan pengurangan sebesar 50 persen," imbuhnya.
Jakarta Film Commission
Rano mengatakan, kota-kota besar dunia umumnya memiliki lembaga khusus yang menangani kebutuhan industri perfilman. Karena itu, Jakarta dinilai perlu memiliki lembaga serupa agar lebih kompetitif.
Saat ini, Pemprov DKI telah menyiapkan pembentukan Jakarta Film Commission. Lembaga ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola ekosistem film, termasuk dalam hal lokasi produksi, perizinan, fasilitasi industri, hingga promosi Jakarta sebagai lokasi syuting.
"Di seluruh dunia, di setiap kota yang maju, Busan punya film commission, Tokyo ada film commission, Hong Kong ada film commission, Netherlands ada film commission," ujar Rano, yang telah berkecimpung di industri film hampir 55 tahun dan terlibat dalam sekitar 150 film.
Jakarta Film Commission akan dikelola secara profesional. Menurut Rano, lembaga itu tidak berbentuk BUMD, tetapi wadah khusus untuk memperkuat industri film di Jakarta.
"Dia akan menjadi lembaga tersendiri, tapi yang jelas bukan BUMD. Dia harus dikelola oleh profesional," kata Rano, yang juga sukses memproduksi sinetron dan film layar lebar 'Si Doel Anak Sekolahan'.
Ia menilai dukungan kelembagaan sangat penting karena selama ini industri film masih sering menghadapi tantangan pembiayaan. Ia berkisah, selama puluhan tahun berkecimpung di dunia film, sektor perbankan belum banyak memberi dukungan pembiayaan karena film dianggap berisiko tinggi.
"Maaf, selama ini pengalaman saya berpuluh-puluh tahun sampai terakhir saya bikin 'Si Doel Anak Sekolahan', tidak satupun bank mau kasih kredit untuk pembuatan film sampai hari ini," kenang Rano.
Dukungan Fiskal Rp84 Miliar
Rano menyebut Pemprov DKI masih memiliki dana insentif pajak tontonan sekitar Rp84 miliar yang rencananya akan dikembalikan kepada produser untuk mendorong produksi film.
"Ada kebijakan Jakarta mengembalikan pajak tontonan kepada produser agar produksi film banyak. Dari mulai tahun 2025 sampai sekarang, kami masih pegang kira-kira Rp84 miliar. Makanya, kemarin produser saya kumpulkan. Ingin kami kembalikan kepada produser, untuk produksi," ungkapnya.
Menurut Rano, potensi pasar film nasional saat ini cukup besar. Berdasarkan data 2024, jumlah penonton film di Indonesia mencapai 122 juta orang. Sekitar 85 persen merupakan penonton film Indonesia.
Angka ini menunjukkan film nasional telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Karena itu, Pemprov DKI terus memperkuat ekosistem film agar Jakarta tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat produksi dan pengembangan talenta.
Jakarta Youth Film Festival
Rano Karno buka Jakarta Youth Festival Film 2026 (Belia/detikcom)
Pemprov DKI juga mendorong visi Jakarta Kota Sinema melalui Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026. Festival ini menjadi wadah bagi generasi muda mengembangkan karya film dan konten audio visual berbasis perspektif lokal. Rano yakin JYFF dapat berkembang menjadi ajang film anak muda berskala internasional.
"Kami berharap lahir karya-karya yang menyuarakan Jakarta dengan segala keragaman dan dinamika. Saya sangat yakin dalam waktu dua tahun ini yang disebut Jakarta Youth Festival ini akan menjadi youth international," ucapnya. "Banyak sutradara besar lahir dari film pendek. Kreativitas itu kuncinya ada di konsep. Film pendek itu bukan film murah, tapi film dengan pemikiran yang kuat."
Kerja Sama Investasi Film
Pemprov DKI juga menjajaki peluang kerja sama investasi perfilman dengan sejumlah pihak, salah satunya Goldfinch International Ltd. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, ekosistem film, pengembangan talenta, pembangunan infrastruktur perfilman, hingga kajian kebijakan penerapan insentif.
"Saya yakin penjajakan kerja sama ini akan membuka peluang baru untuk pengembangan industri film di Jakarta dan tentunya akan memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Kota Jakarta," ujar Rano.
Penjajakan kerja sama nantinya akan dilanjutkan melalui studi kasus produksi film yang sepenuhnya menggunakan Jakarta sebagai lokasi syuting.
Chief Operating Officer Goldfinch International Ltd, Phil McKenzie, mengatakan Jakarta memiliki peluang besar menjadi pusat film, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga Asia. Ia menilai pertumbuhan industri konten di Indonesia, khususnya Jakarta, menunjukkan perkembangan kuat.
"Saya sudah berkeliling di negara dunia bagian selatan, dan Indonesia, dalam hal ini Jakarta, bertumbuh sangat pesat di industri konten. Saya harap ini bisa menjadi langkah kerja sama yang baik untuk bersama membangun ekosistem film yang kuat," kata Phil.
Promosi Lewat Web Series
Tak hanya menyiapkan insentif dan kerja sama investasi, Pemprov DKI melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) juga memanfaatkan web series sebagai medium promosi Jakarta.
Disparekraf DKI meluncurkan web series terbaru 'Gak Konek' di CGV Pacific Place, Jakarta. Serial ini menjadi karya ketiga Disparekraf DKI setelah web series 'Tiba-tiba Ngeguide' pada 2022 dan 'Amnesia Romansa' pada 2024.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andhika Permata, mengatakan 'Gak Konek' menjadi bagian dari upaya memperkuat Jakarta sebagai ruang berkarya bagi insan kreatif.
"Melalui serial seperti 'Gak Konek', kami ingin menunjukkan bahwa Jakarta bukan hanya latar cerita, tetapi juga sumber inspirasi dan ruang berkarya bagi insan kreatif. Ini adalah bagian dari upaya kami mewujudkan Jakarta sebagai Kota Sinema, tempat di mana industri film dan ekonomi kreatif tumbuh bersama," jelas Andhika.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Helma Dahlia, mengatakan 'Gak Konek' dibintangi aktor komedi dan talenta muda, yakni Delia Husein, Arif Brata, Yono Bakri, dan Reinold Lawalata.
"'Gak Konek' membuktikan bahwa Jakarta bukan sekadar kota metropolitan, tetapi juga latar sempurna untuk cerita komedi situasi yang hangat dan universal," ujar Helma.
Lewat serial ini, penonton diajak menjelajahi sejumlah wajah ikonik Jakarta, mulai dari Kepulauan Seribu, Ancol, Kota Tua, Monas, hingga Blok M. Helma mengatakan pendekatan itu diharapkan dapat mendorong minat wisatawan domestik untuk mengunjungi destinasi lokal Jakarta.
"Melalui sinematografi yang menawan dan dialog yang segar, 'Gak Konek' didesain untuk mendorong minat wisatawan domestik mengunjungi destinasi lokal Jakarta serta memperkuat citra Jakarta sebagai kota yang dinamis, modern, sekaligus kaya budaya dan tempat wisata," jelasnya.
Tonton juga video "Pemprov DKI Jakarta Tegaskan Bakal Transparan Usut Dugaan Parkir Ilegal"
(anl/ega)
