Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan proses pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat dilakukan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan berlapis. Proses tersebut disebut mulai dari penetapan pagu anggaran hingga pemilihan penyedia barang.
Dalam paparannya pada Konferensi Pers Pemerintah di Auditorium Bakom RI, Gus Ipul menegaskan seluruh tahapan pengadaan tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun.
"Proses ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh kami sendiri," ujar Gus Ipul, dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).
Gus Ipul menjelaskan, proses dimulai dari penetapan pagu anggaran sebesar Rp700.000 per unit sebagai batas maksimal kebutuhan sepatu siswa Sekolah Rakyat. Penetapan tersebut disusun melalui perencanaan yang mempertimbangkan jumlah siswa, volume kebutuhan, lokasi distribusi, standar harga, hingga benchmarking ke Taruna Nusantara dan SMA CT Arsa, serta pengecekan harga melalui e-katalog.
Tahap berikutnya adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp647.000. Nilai tersebut ditentukan berdasarkan survei pasar melalui e-katalog, e-commerce, pasar ritel, serta masukan dari ahli.
Setelah itu, proses berlanjut ke pemilihan penyedia melalui mekanisme kompetitif seperti e-purchasing dan tender. Tahapan ini mencakup evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi, hingga proses klarifikasi dan negosiasi. Dari seluruh rangkaian tersebut, diperoleh harga hasil lelang sepatu bot sebesar Rp576.577 per unit.
Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan berada dalam pengawasan berlapis, baik internal maupun eksternal, termasuk Inspektorat Jenderal, LKPP, BPKP, serta aparat penegak hukum. Ia juga menyampaikan keterbukaan pemerintah terhadap pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami terbuka untuk berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian," tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul memaparkan hasil realisasi pengadaan yang seluruhnya berada di bawah pagu anggaran, sehingga menghasilkan efisiensi. Sepatu PDL siswa terealisasi Rp640.000 dari pagu Rp700.000, PDH SMP dan SMA Rp610.000, serta PDH SD Rp590.000.
Untuk sepatu harian, SD terealisasi Rp250.000 dari pagu Rp500.000, sementara SMP dan SMA Rp300.000 dari Rp500.000. Sepatu olahraga siswa dan guru masing-masing Rp447.000 dari Rp500.000, serta sepatu PDH guru Rp625.000 dari Rp700.000.
"Sesuai arahan Presiden untuk tidak ada lagi praktik penyimpangan atau 'otak-atik' anggaran. Jika ada pelanggaran, kami menjadi pihak pertama yang akan melaporkannya. Proses ini agar pengadaan barang dan jasa berjalan bersih," tutupnya.
(akn/ega)
