Jakarta, CNBC Indonesia - Pimpinan DPR bakal memantau secara serius soal penetapan kurs rupiah terhadap dolar AS hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat digelarnya pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) beserta Rancangan APBN 2026.
Pembahasan itu akan digelar antara pemerintah bersama dengan alat kelengkapan dewan (AKD) yang menjadi mitra kerja Kementerian Keuangan, yakni Komisi XI maupun Badan Anggaran atau Banggar DPR.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pembahasan soal kurs rupiah hingga subsidi BBM untuk APBN tahun anggaran 2026 ini menjadi penting karena harus bisa mengantisipasi berkepanjangannya konflik di Timur Tengah, seperti antara Israel dan Iran yang kini turut melibatkan Amerika Serikat (AS).
"Jadi apa yang akan kita lakukan terkait hal tersebut tentu saja ke depan ini pemerintah bersama DPR akan segera membahas terkait dengan Rancangan APBN 2026," kata Puan saat ditemui seusai Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
"Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini tentu saja yang terkait kurs rupiah, subsidi BBM, dan hal-hal lain terkait situasi global," tegas Puan.
Puan mengatakan, konflik di Timur Tengah itu tentu akan sangat memberikan dampak pada perekonomian negara, terutama karena kawasan itu menjadi produsen utama minyak mentah dunia, dan Selat Hormuz menjadi salah satu jalur utama perdagangan komoditas migas tersebut.
"Jadi pasti akibatnya ke perekonomian, jadi saya bilang pemerintah harus mitigasi perencanaan kurs, kemudian subsidi BBM dan sebagainya," ucap Puan.
Pada kesempatan itu, Puan juga memastikan bahwa pembahasan KEMPPKF beserta Rancangan APBN 2026 akan mulai dibahas secara detail oleh pemerintah dan DPR dalam masa persidangan IV yang jatuh pada 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2025.
"Oleh karena itu pembahasan kebijakan ekonomi makro dan KEMPPKF 2026 harus telah antisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN, yang dapat jalankan pembangunan nasional," ungkap Puan.
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintah Jadi Tukar Subsidi BBM ke BLT? Ini Kata Bahlil
