Jakarta -
Pemerintah Kota Tebing Tinggi menargetkan seluruh 170 paket kegiatan pemulihan pascabencana telah berkontrak pada pertengahan September 2026. Percepatan pengadaan dilakukan agar tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dapat segera digunakan untuk menangani jalan, sungai, dan infrastruktur lain yang terdampak bencana.
Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR Marsma TNI Ridha Hermawan mengatakan percepatan proses pengadaan menjadi kunci agar anggaran segera menghasilkan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat.
"Pemanfaatan TKD tambahan di Kota Tebing Tinggi perlu dipercepat. Percepatan proses pengadaan menjadi faktor kunci peningkatan realisasi anggaran," kata Ridha dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun Kota Tebing Tinggi telah menerima tambahan TKD sebesar Rp107,34 miliar. Hingga 21 Agustus 2026, sebanyak Rp81,31 miliar telah dialokasikan untuk kegiatan pemulihan, sedangkan realisasinya baru mencapai Rp800,08 juta atau sekitar 0,98 persen dari anggaran yang telah dialokasikan.
Anggaran tersebut disiapkan melalui 170 paket kegiatan dengan tiga mekanisme pengadaan. Sebanyak 26 paket diproses melalui tender, 90 paket menggunakan pengadaan langsung, dan 54 paket melalui e-purchasing.
Pemulihan infrastruktur memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp70,28 miliar. Anggaran lainnya dialokasikan antara lain untuk sektor pendidikan sebesar Rp3,74 miliar, kesehatan Rp3,09 miliar, dan pertanian Rp727,74 juta.
Di sektor infrastruktur, penanganan difokuskan pada delapan ruas jalan daerah yang mengalami kerusakan sedang. Tambahan TKD juga digunakan untuk menangani pendangkalan sungai akibat sedimentasi serta kerusakan bangunan pengaman sungai di delapan lokasi rusak berat dan empat lokasi rusak sedang.
Dalam rangka memastikan pemanfaatan anggaran digunakan secara optimal, Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera melakukan monitoring dan evaluasi khusus di Kota Tebing Tinggi, Rabu (26/8/2026). Tim meninjau jalan terdampak, lokasi normalisasi sungai, rencana pembangunan dinding penahan tebing, serta titik penyempitan aliran sungai.
Selain jalan dan sungai, pemulihan juga mencakup Pasar Gambir dan Pasar Sakti. Status kerusakan kedua pasar tersebut telah meningkat dari rusak ringan menjadi rusak sedang dan penanganannya telah diakomodasi dalam rencana aksi Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2027.
Ridha menegaskan Pemkot Tebing Tinggi saat ini masih memiliki tambahan TKD sebesar Rp26,02 miliar yang belum dialokasikan. Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, anggaran tersebut akan dimasukkan dalam perubahan APBD dengan tetap diarahkan pada kebutuhan prioritas pemulihan.
"Keberhasilan pemanfaatan TKD tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian output dan dampaknya terhadap pemulihan akses, pengurangan risiko bencana, serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat," pungkas Ridha.
(akn/ega)
