Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Terlebih di tengah ketidakpastian global, mulai dari gejolak geopolitik, fluktuasi pasar keuangan, hingga tekanan inflasi, sehingga target ini tampak menantang.
Kendati demikian, menurut ekonom Amerika Serikat (AS), Arthur B. Laffer, Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan 8%, karena berbagai alasan. Salah satunya terkait dominasi populasi usia muda, produktif, dan terdidik. Namun dengan semua dominasi itu pertanyaannya adalah, kebijakan seperti apa yang dibuat oleh pemerintah sehingga bisa benar-benar sejahtera dan mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.
"Jika dilihat dari sisi perekonomian, insentif memiliki peran yang penting. Pasalnya, jika struktur insentif sebuah negara berada di jalur yang benar, mereka bisa sukses melampaui target-target yang ditetapkan. Ini semua tentangan insentif," ungkap Laffer dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2025 dikutip Jumat (20/6/2025).
Oleh karena itu, Laffer menyarankan kepada Indonesia untuk menyelesaikan lima Kerjaan Besar dalam ekonomi makro, yaitu tarif rendah, pajak datar yang luas, tidak menggunakan pajak untuk menguntungkan satu kelompok atau merugikan kelompok lain.
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkap bahwa negara punya tanggung jawab aktif dalam mengoreksi distorsi dan mendukung kelompok rentan, termasuk melalui kebijakan fiskal yang terarah dan inklusif. Sehingga negara tidak bisa hanya pasif di tengah asimetri pasar.
Sri Mulyani mengatakan di hadapan Laffer, bahwa Indonesia membedakan tarif PPh sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Lapisan tarif paling rendah 5% untuk penghasilan sampai Rp 60 juta per tahun, sedangkan paling tinggi 35% untuk wajib pajak berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun.
"Berbeda banget dengan yang di-advocate Pak Arthur Laffer karena kita yang pendapatannya di atas Rp 5 miliar dengan yang pendapatannya Rp 60 juta rupiah per tahun, ya harusnya rate-nya beda, itu asas keadilan, distribusi," ucap Sri Mulyani.
Dengan begitu, Sri Mulyani lebih condong mendukung sistem pajak progresif yang mencerminkan fungsi distribusi keadilan sosial. Indonesia menerapkan lima lapisan tarif (5%-35%) untuk membiayai layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.
Sementara itu, pembicara lain, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu memaparkan terkait strategi pemerintah dalam mendorong perekonomian di dalam negeri, salah satunya melalui APBN yang sehat dan kuat untuk menjadi shock absorbeer dan bersifat counter cyclical.
"Global memang cukup menantang tetapi ketika APBN-nya kita siapkan untuk tetap bisa resilient sehingga kita bisa membantu agar masyarakat kita tidak terdampak terlalu signifikan dari ketidakpastian global tersebut," ucap Febrio.
Febrio mengatakan ada dua kunci untuk bertahan di dalam kondisi ekonomi dunia yang kacau balau saat ini, yakni ketahanan pangan dan ketahanan energi. Terutama, sangat penting menjaga ketahanan pangan "untuk memastikan bahwa masyarakat yang miskin dan rentan ini tetap resilient," terangnya.
Ia juga menegaskan bahwa APBN akan terus fokus digunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor yang bernilai tambah tinggi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat lebih memakmurkan banyak orang. Salah satunya adalah dengan mendukung hilirisasi sumber daya alam (SDA).
Pada kesempatan yang sama pembicara lain yakni, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan bahwa DPR terus mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program hilirisasi sebagai peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Pasalnya, program ini diharapkan sebagai game changers dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut dia, hilirisasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang cukup ambisius namun dilakukan dengan tekun. Mengingat, berbeda dari sebelumnya, program hilirisasi disusun mulai dari persoalan mendasar hingga persoalan investasi.
"Ini merupakan keberlanjutan, ini Pak Presiden Jokowi sudah ada landasan hilirisasi dan dipertegas Pak Prabowo. Hilirisasi ini luar biasa sebagai game changers Indonesia Emas," kata dia.
Lebih lanjut, Bambang menilai bahwa hilirisasi tidak hanya sebuah narasi namun bagaimana program ini dapat diimplementasikan. Karena itu, ia pun mengapresiasi langkah Presiden yang menetapkan hilirisasi sebagai program prioritas nasional.
"Kami berikan apresiasi ke pak presiden bagaimana asta cita kelima presiden bagaimana hilirisasi dan memberikan nilai tambah ke barang-barang di hilirisasi ini juga satu kata kunci penghubung melanjutkan hilir," tambahnya.
Sebagai informasi, Economic Update 2025 digelar pada 18 Juni 2025 di Ballroom Flores, Hotel Borobudur, Jakarta. Acara ini didukung oleh Hotel Borobudur, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), BMW Tunas, MIND ID, dan PT Vale Indonesia Tbk.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Live Now! Ekonom Amerika Buka-Bukaan Nasib Ekonomi Indonesia
