Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) sedang melakukan pemetaan sumber pendanaan untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Dalam diskusi Usulan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan yang berlangsung di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (24/6/2025), dibahas usulan lain yaitu skema pembiayaan berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan termasuk soal plafon, subsidi bunga, tenor, penjaminan, hingga syarat kelaikan calon penerima dan Risk Acceptance Criteria (RAC).
"Dari Kementerian PKP nantinya program ini kan diintegrasikan dengan target pencapaian 3 juta rumah yang disebut sebagai penguatan sumber pendanaan," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel.
Saat ini ada sejumlah skema sumber pendanaan untuk program 3 juta rumah. Misalnya ada Bank Indonesia (BI) yang memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% kepada perbankan guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas hingga Rp 80 triliun, yang akan digunakan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah per tahun.
"Yang sumber pendanaan kan ada GWM BI, kemudian juga untuk dukungan FLPP untuk ekspansi FLPP menjadi 350 ribu. Nah ini bagian juga dari penguatan pendanaan, kombinasi pendanaan," imbuhnya.
Danantara juga akan memberikan dana untuk mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia. Disebut-sebut Danantara akan menyuntik dana hingga Rp 130 triliun untuk program tersebut.
Foto: Sekjen Kementerian PKP (kiri) Didyk Choiroel dan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho (tengah) dalam diskusi Usulan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (24/6/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
Sekjen Kementerian PKP (kiri) Didyk Choiroel dan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho (tengah) dalam diskusi Usulan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (24/6/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
"Targetnya kita akan mendukung untuk capaian 3 juta rumah, baik itu melalui pembangunan maupun melalui renovasi. Sedang dibicarakan ini, dengan me-mapping antara tadi pengembang yang membangun rumah subsidi dan pengembang yang juga membangun rumah komersial, dan juga dari sisi ke dekonstruksi yang bisa dikoneksikan dengan sistemnya KUR. Skemanya juga belum final," kata Didyk.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan hasil pertemuan antara stakeholders soal KUR perumahan yakni masih dalam tahap mendiskusikan berbagai masukan dari pengembang atau asosiasi pengembang, Himbara, Bank Swasta, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan sebagai pengampu program, kebijakan program, serta Danantara serta dari Kementerian PKP.
"Ya, ini kan saya kira menindaklanjuti komitmen antar stakeholder untuk menyesuaikan pendanaan di sektor perumahan yang nilainya indikatif di Rp 130 triliun. Selain itu untuk membicarakan dengan daerah-daerah, dengan pengampu program KUR, yaitu Kementerian Perekonomian, memang skemanya adalah hubungan-hubungan dengan menggunakan skema KUR," timpalnya.
(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Mencari Solusi Backlog Rumah dari Program Prabowo
