Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah memberi ketepatan dan kecepatan informasi mengenai Hantavirus yang belakangan tengah menjadi perhatian. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur kesehatan sebagai langkah antisipasi penyebaran virus.
"Pemerintah harus hadir lebih cepat dalam dalam memberikan kepastian informasi dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi ancaman Hantavirus. Termasuk ketepatan informasi agar masyarakat tenang dan tidak panik dengan munculnya kasus virus ini," kata Puan dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Seperti diketahui, Hantavirus mendapat sorotan global ketika menyerang kapal pesiar mewah MV Hondius yang tengah berlayar di Samudera Atlantik. Akibat meninggalnya tiga penumpang MV Hondius akibat Hantavirus, masyarakat dunia was was karena salah satu variannya, Andes virus diketahui bisa menular antarmanusia dalam kondisi tertentu.
Hantavirus merupakan kelompok virus dari genus Orthohantavirus yang umumnya dibawa oleh hewan pengerat, seperti tikus dan celurut. Virus ini tergolong penyakit zoonosis atau yang dapat menular dari hewan ke manusia.
Sebelum Hantavirus ramai dibicarakan akibat mewabah di kapal pesiar mewah yang berlayar di Eropa, Indonesia ternyata juga sudah mencatat kasus Hantavirus dalam beberapa waktu terakhir. Kementerian Kesehatan mengungkap ada 23 kasus hantavirus tersebar di sembilan provinsi.
Meski telah tercatat tiga kematian sejak tiga tahun terakhir, jenis Hantavirus yang ditemukan di Indonesia berbeda dengan yang memicu wabah di kapal pesiar MV Hondius.
Puan pun memandang kemunculan kasus Hantavirus di Indonesia perlu ditangani dengan pendekatan yang tenang, terbuka, dan berbasis perlindungan masyarakat.
"Tantangan terbesar dalam menghadapi munculnya ancaman penyakit yang belum umum perlu dilakukan dari berbagai aspek," jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
"Bukan hanya pada aspek medis saja, tetapi juga pada kemampuan Negara menjaga kepercayaan masyarakat melalui informasi yang jelas, langkah antisipasi yang terukur, dan perlindungan yang dapat dirasakan masyarakat," imbuh Puan.
Puan mengingatkan masyarakat saat ini hidup dalam situasi yang sangat sensitif terhadap isu kesehatan setelah pengalaman pandemi Covid-19.
Meski penularan Hantavirus tak secepat Covid-19, namun masyarakat disebut sudah pernah merasakan hidup dalam ketidakpastiaan saat awal Covid-19 muncul sehingga kekhawatiran terhadap penyakit menjadi lebih besar.
"Karena itu, Negara perlu memastikan bahwa setiap informasi mengenai penyakit menular disampaikan secara transparan dan bertanggung jawab agar tidak memunculkan ketakutan maupun kebingungan di tengah masyarakat," pesan Puan.
Sebagai langkah antisipasi penyebaran Hantavirus, Puan memandang Pemerintah perlu bergerak cepat memastikan masyarakat memahami situasi secara utuh.
"Bagaimana pola penularannya, siapa kelompok yang paling rentan, bagaimana langkah pencegahannya, dan sejauh mana
tingkat risikonya bagi masyarakat umum," ungkapnya.
Puan menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari perlindungan publik. Sebab ketika masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang cukup, ruang disinformasi dan ketakutan dapat berkembang lebih cepat daripada penanganan itu sendiri.
"Maka penting agar Pemerintah memperkuat komunikasi publik kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan mudah dipahami. Bukan hanya berbasis penjelasan teknis yang sulit diakses publik luas. Sosialisasi harus menyentuh langsung akar rumput," papar Puan.
Di sisi lain, mantan Menko PMK ini juga menyoroti pentingnya kesiapan layanan kesehatan daerah dalam mendeteksi dan menangani penyakit zoonosis secara cepat. Puan meminta Pemerintah memperkuat surveilans untuk mencegah adanya penularan virus.
"Kita bersyukur temuan suspect Hantavirus di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogykarta, dan WNA di Jakarta yang masuk kontak erat klaster MV Hondius telah dinyatakan negatif. Namun pemantauan dan surveilans harus terus diperkuat," ucapnya.
Puan mengatakan, ancaman penyakit berbasis lingkungan sering kali pertama kali muncul di daerah dengan kapasitas layanan kesehatan dan pengawasan lingkungan yang belum merata. Untuk itu, ia mendorong agar Pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kasus yang sudah muncul.
"Tetapi juga memperkuat kesiapan daerah, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, laboratorium dan sarana penunjang lainnya, serta mekanisme deteksi dini, pelaporan yang cepat," terang Puan.
"Dan tentunya perlindungan masyarakat di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi harus menjadi perhatian," sambung cucu Bung Karno itu.
Puan menegaskan, masyarakat perlu merasakan kehadiran Negara sejak tahap awal munculnya ancaman kesehatan, bukan setelah kasus berkembang luas.
"Kami di DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait akan memastikan Pemerintah bergerak cepat, terbuka, dan mampu memberi rasa aman kepada masyarakat melalui langkah yang jelas dan dapat dipantau masyarakat," ujar Puan.
Puan menyebut keberhasilan Negara menghadapi ancaman kesehatan tidak hanya diukur dari rendahnya jumlah kasus, melainkan dari kemampuan Negara menjaga ketenangan masyarakat.
"Juga dengan membangun kepercayaan publik, dan memastikan setiap warga merasa terlindungi ketika menghadapi potensi risiko kesehatan baru," tutupnya. (akd/ega)
