Jakarta -
Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) Prof. Mohammad Nuh mengungkap cerita di balik layar Muktamar PBNU ke-35. Ia juga mengungkap perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU, dari yang sebelumnya memakai sistem one man one vote, menjadi Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
"Dari perspektif keorganisasian, di NU ini kan mengalami dinamika, khususnya tahun 2025," kata M Nuh, dikutip dari YouTube Dahlan Iskan, Selasa (1/9/2026).
Ia mengatakan pada tahun 2025, PBNU memiliki perbedaan pandangan di dalam organisasi. Untuk mengatasi perbedaan pandangan itu, PBNU lalu memutuskan menggelar Muktamar sebagai salah satu solusi untuk mempersatukan kembali pandangan yang beragam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pelaksanaannya, M Nuh menekankan pentingnya kepentingan Muktamar yang lebih tinggi dibandingkan kepentingan para calon kandidat. Ia menegaskan panitia harus tegas dan tidak ingin ditarik-tarik untuk memihak.
"Di tim steering committee itu harus tegas betul. Jangan sampai ketarik-tarik, karena memihak pada si A atau memihak kepada si B. Gitu. Jadi tidak boleh begitu. Ya, kita pegang betul," katanya.
Ia juga mengingatkan, pimpinan tertinggi NU merupakan Syuriah (Rois Aam), sedangkan Tanfidziyah (Ketua Umum) bertugas sebagai eksekutif atau pelaksananya. Oleh karena itu disepakati perubahan mekanisme terkait pemilihan.
"Tantangan yang kita hadapi semakin rumit, maka ada pergeseran model kepemimpinan, yaitu yang tadinya mengandalkan personal leadership menjadi menjadi collective leadership. Kepemimpinan yang mengandalkan pada orang per orang sudah selesai zamannya. Karena tantangannya semakin ragam. Ya, semakin ragam. Ndak cukup lagi menyelesaikan itu. Sehingga kita geser, ya, kita geser di apa? Kolektif. Karena pergeseran paradigma itulah maka bergeser metode atau mekanisme pemilihannya," katanya.
"Yang tadinya itu model kompetitif, ya diadu satu lawan satu dan seterusnya, dan itu hampir pasti panas. Hampir pasti panas. Gitu. Karena kompetitif dan kompetisi itu konsekuensinya adalah pasti ada yang tereliminasi, kalah menang. Dan begitu dia menang, the winner takes all. Maka bisa jadi nanti ada orang-orang yang terbaik di kelompok A, karena kelompok A ini kalah, tidak akan diakomodasi oleh kelompok B. Maka di situlah kita geser metode pemilihan," ujarnya.
Ia menjelaskan metode pemilihan yang awalnya bersifat kompetitif (one man one vote) diubah ke mekanisme musyawarah lewat sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang diisi oleh kiai-kiai sepuh berkompetensi.
"Bagi ketua umum, yang tadinya itu one man one vote, setiap cabang memilih satu orang satu orang dan dipilih lagi oleh Muktamirin dan seterusnya, setelah mendapat persetujuan Rais Aam, kita ubah. Mengubah ini sama sekali tidak mudah. Ya, oleh karena itu ini dasarnya, ya ini, ini background yang tidak tampak, yang tidak pernah saya jarang saya ceritakan ke publik," katanya.
"Saya sudah lama mikirkan bab ini. Saya sowan silaturahim ke beberapa kiai sepuh dan seterusnya. Saya sampaikan, kenapa setiap Muktamar pasti panas? Karena sifatnya kompetisi. Kompetisi itu nature-nya adalah mesti panas. Gimana kalau seandainya kita ubah? Ya satu orang tidak mengusulkan satu, satu cabang tidak mengusulkan satu, satu pilihan. Tapi beberapa. Gitu loh. Sekaligus kita sampaikan alasan akademiknya, ya," sambungnya.
Selanjutnya para kiai menyetujui perubahan tersebut serta merumuskan mekanismenya. Kemudian, ia mengungkap muncul dua opsi, yaitu konsep tetap seperti semula dan opsi perubahan.
"Dan di situ betul terbukti, perdebatan panjang. Ya, perdebatan panjang. Yang lain-lain perdebatannya relatif simpel, tapi begitu urusan ini, panjang. Ya, itu. Dengan menyampaikan argumen segala macam. Oke. Karena masing-masing sudah menyampaikan argumennya, cara yang terbaik akhirnya kita masuk ke voting. Ya. Kita vote. Dari voting itulah ternyata alhamdulillah, 73% menghendaki perubahan, yang 27% itu menghendaki tetap. Berarti kita sudah bisa memutuskan model perubahan. Maknanya apa? Maknanya musyawarah sebenarnya," katanya.
Selanjutnya dipilih 9 orang dari setiap cabang yang memiliki suara terbanyak sebagai anggota AHWA yang akan ditetapkan untuk menentukan Rais Aam dan Ketum PBNU.
"Dan itu pun juga prosesnya setiap cabang, PW, PCI ngusulkan 9 nama. Ya, 9 nama orang-orang atau calon-calon tadi itu. Maka ketemulah 9 terbanyak, dan itulah ditetapkan sebagai para sesepuh, para kiai yang kita beri kepercayaan untuk memilih. Beliau-beliau ini, sekali lagi, itu punya kompetensi, punya kapasitas, punya basyirah, tidak hanya logika tapi punya mata hati untuk memilih itu. Termasuk memilih Rais Aam," ujarnya.
"Jadi kalau dulu hanya memilih Rais Aam, sekarang tidak, memilih Rais Aam dan juga memilih ketua umum," sambungnya.
Seperti diketahui, Miftachul Akhyar dan Gus Kikin terpilih sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Keputusan itu dihasilkan dari musyawarah mufakat sembilan anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).
(yld/imk)
