Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menolak usulan agar RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Menko KumHAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah akan pasif saja terkait RUU tersebut.
"Sedari awal telah disepakati bahwa usul inisiatif amandemen UU Pemilu pascaputusan MK diserahkan kepada DPR. Sampai sekarang, Pemerintah masih menunggu kapan draf RUU inisiatif DPR itu dirampungkan. Sekarang Pemerintah pasif saja," kata Yusril saat dihubungi, Minggu (10/5/2026).
Yusril mengatakan pembahasan RUU tersebut tergantung dari usulan inisiatif DPR. Ia menegaskan pemerintah siap kapanpun untuk membahas.
"Saya memang ditanya wartawan kapan Pemerintah menargetkan pembahasan RUU tersebut selesai? Jawab saya, tergantung kapan DPR mengajukan usul inisiatifnya, Pemerintah siap untuk membahas," ucap dia.
Namun demikian, Yusril mengatakan idealnya RUU Pemilu sudah selesai 2,5 tahun sebelum pemilu yang akan datang. "Saya hanya mengatakan idealnya RUU tersebut selesai 2,5 tahun sebelum Pemilu 2029 untuk memberi kesempatan kepada pemerintah dan KPU mempersiapkan segala sesuatunya agar tidak serba mendadak," imbuh dia.
Pernyataan PDIP
Kapoksi PDIP Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menolak usulan agar RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut tidak tepat.
"Yang berkepentingan terhadap pemilu itu partai politik sebagai peserta pemilu. Menyerahkan inisiatif RUU Pemilu kepada pemerintah sama saja dengan menyerahkan 'nyawa' partai politik dan demokrasi kepada kekuasaan," kata Deddy kepada wartawan, Jumat (8/5).
Deddy mengatakan perbedaan pandangan dalam politik merupakan hal wajar. Menurutnya, dinamika, perdebatan, hingga pergulatan justru menjadi bagian penting dalam demokrasi.
"Dalam politik pasti ada perbedaan, perdebatan, pergumulan dan pada akhirnya konsensus. Perbedaan pasti ada dan bahkan perbedaan itulah yang melahirkan partai politik, pemilu dan demokrasi," katanya.
"Dalam keluarga saja bisa ada perbedaan dan 'pergulatan' apalagi dalam politik? Kalau takut perbedaan dan pergulatan ya nggak usah berpolitik atau bikin partai politik. Masa filosofi begini saja nggak ngerti?" sambungnya.
Deddy menegaskan tak sepakat jika revisi UU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah. Menurutnya, RUU Pemilu merupakan UU vital bagi partai politik.
"Saya tidak setuju kalau UU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah karena paket UU ini menyangkut nyawa dari partai politik, pemilu dan demokrasi. Usulan ini aneh sebab banyak UU teknis justru dijadikan inisiatif DPR. Tetapi UU yang vital bagi DPR malah diusulkan jadi inisiatif pemerintah. Ada apa?" tuturnya.
Tonton juga video "DPR Tak Ingin Buru-buru Bahas RUU Pemilu, Takut Digugat ke MK"
(maa/idh)
