Jakarta -
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB), Purwadi Arianto mengatakan pemerintah terus mengakselerasi upaya pemulihan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah terdampak bencana.
Ia menegaskan Kementerian PANRB memfokuskan intervensi pada aktivasi kembali layanan pemerintahan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; reformulasi dan penyesuaian standar layanan agar layanan pemerintahan dapat kembali berjalan optimal; serta penyelamatan arsip yang terdampak bencana.
"Kunjungan kami ke Sumatra Utara hari ini untuk memastikan sudah sejauh mana penyelenggaraan pemerintah itu berjalan. Kemudian untuk melakukan penginventarisan bentuk dukungan sarana dan prasana apa saja yang harus segera dipenuhi sehingga daerah-daerah terdampak bisa menyelenggarakan pemerintah," ujar Purwadi dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut ia katakan usai bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan, Senin (23/2).
Dalam aspek pelayanan publik, Purwadi menjelaskan fokus yang dikerjakan saat ini adalah rehabilitasi dan pemulihan sarana pelayanan, melalui penyediaan fasilitas darurat, rehabilitasi sarana prioritas, pengadaan peralatan, serta pemulihan sistem pendukung seperti listrik, komunikasi, dan air bersih agar layanan dasar dapat segera diakses kembali.
Sebagai Koordinator Bidang Tata Kelola dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kementerian PANRB juga mengatur kembali fungsi layanan. Hal ini dilakukan dengan menetapkan prioritas layanan esensial, menyesuaikan standar dan SOP, serta melakukan penataan sementara pola, lokasi, dan indikator kinerja layanan agar tetap relevan dalam kondisi darurat.
Purwadi mengatakan, kondisi pascabencana bisa dijadikan momentum untuk mempercepat proses digitalisasi layanan publik di seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Menurutnya, sistem pelayanan berbasis digital memungkinkan negara tetap hadir melayani masyarakat meskipun berada dalam situasi darurat.
"Saat bencana terjadi, pelayanan publik ikut berhenti karena sarana prasarana yang rusak. Proses pemulihan sarana dan prasarana fisik tentu memerlukan waktu yang lama, di sinilah digitalisasi berperan. Harapannya layanan bisa segera berjalan meski kantor terdampak bencana," ungkapnya.
Senada dengan Purwadi, Bobby mengatakan digitalisasi pelayanan publik memiliki andil besar dalam memastikan percepatan layanan di masa tanggap darurat. Bobby memastikan saat ini aktivitas pelayanan semuanya telah aktif di semua kabupaten/kota bahkan sampai kecamatan.
"Pelayanan digital saat ini sudah aktif di Kabupaten Asahan dan Kota Tebingtinggi. Untuk di wilayah lainnya, kami terus melakukan semua upaya termasuk menurunkan personel dengan maksimal untuk membantu masyarakat," pungkasnya.
(akn/ega)
