Jakarta -
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Menko PMK Pratikno segera bertolak ke Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Keduanya akan meninjau langsung wilayah yang terdampak gempa bumi M 7.
"Kepala BNPB juga mengarahkan dukungan satu unit helikopter untuk membantu mobilisasi logistik dan mendukung kebutuhan operasional penanganan darurat, termasuk kemungkinan evakuasi apabila diperlukan. Dukungan udara ini menjadi penting mengingat karakteristik wilayah NTT yang terdiri atas banyak pulau dan memiliki tantangan akses antardaerah," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dilansir Antara, Sabtu (15/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BNPB mengerahkan tim penanganan darurat untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kajian cepat, penanganan korban, pendataan dampak, hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Selain itu, dukungan logistik dan peralatan juga disiapkan untuk membantu penanganan pascabencana.
Berdasarkan pemutakhiran dan validasi data hingga pukul 08.00 WIB, BNPB mencatat satu orang meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut.
Korban meninggal merupakan warga Kabupaten Sikka, sementara korban luka tercatat di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo.
"Sebelumnya, dalam laporan awal disebutkan terdapat dua korban meninggal dunia. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas di lapangan, data tersebut diperbarui menjadi satu orang meninggal dunia," kata dia.
Dia mengatakan sekitar 2.000 warga di Kabupaten Nagekeo melakukan evakuasi mandiri. Evakuasi dilakukan sebagai langkah kewaspadaan setelah gempa dan adanya peringatan dini tsunami. Sementara itu, di Kota Bima tercatat satu kepala keluarga atau enam jiwa terdampak gempa.
Adapun kerusakan sementara yang teridentifikasi meliputi dua rumah rusak berat, satu rumah rusak sedang, dua rumah rusak ringan, satu gudang Bulog terdampak, tiga fasilitas umum rusak ringan, serta enam kantor pemerintahan terdampak.
"Data tersebut masih bersifat sementara dan terus diverifikasi oleh BPBD bersama unsur terkait," kata Berton.
(amw/idh)
