Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggelar rapat bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Prof. Arief Anshory Yusuf, dan jajarannya, hari ini. Rapat digelar dalam rangka penguatan digitalisasi bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pada rapat tersebut, dibahas berbagai hal terkait penguatan akurasi penyaluran bansos. Hal ini termasuk upaya menekan inclusion error dan exclusion error melalui pemutakhiran data, pemanfaatan big data, serta penyempurnaan model pemeringkatan penerima manfaat.
Inclusion Error adalah individu yang tidak berhak karena sudah mampu atau kaya justru terdaftar sebagai penerima bansos. Sementara exclusion Error adalah orang yang seharusnya berhak (miskin/memenuhi syarat) justru tidak terdaftar atau tidak menerima bansos. Kedua kesalahan ini merupakan tantangan utama dalam ketepatan sasaran data sosial di Indonesia.
Gus Ipul menegaskan digitalisasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan pengentasan kemiskinan. Pasalnya, seluruh program Kemensos kini menggunakan DTSEN sebagai basis penyaluran bantuan sosial.
"Saya ingin hari ini menjadi tahapan dari proses digitalisasi bansos yang berpedoman pada Inpres nomor 4 dan 8. Jadi semua program menggunakan DTSEN karena itu perintah Presiden. Dengan adanya digitalisasi bansos kita gembira menemukan hal mungkin jadi perhatian kita soal bansos tidak tepat sasaran ," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).
Ia pun optimistis kesinambungan basis DTSEN dan proses digitalisasi akan meningkatkan akurasi bansos sehingga lebih tepat sasaran. "DTSEN ini memang mengoreksi data kita. Sekarang DTSEN diperkuat dengan digitalisasi. Artinya ini menjadi benang merah yang tidak putus," jelasnya.
Gus Ipul menyebut uji coba digitalisasi yang dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil yang cukup positif. Kini, digitalisasi mulai direplikasi di 42 kabupaten/kota, dengan target penerapan secara nasional pada akhir tahun 2026.
Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan literasi digital di masyarakat. "Tapi ini kan harus dilalui, untuk mengedukasi masyarakat ke depan," kata Gus Ipul.
Gus Ipul juga mengungkapkan fakta masih tingginya kesalahan penyaluran bansos. Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah penting untuk memperbaiki persoalan tersebut secara bertahap.
Sementara itu, Amalia menjelaskan digitalisasi bukan sekadar transformasi teknologi, tetapi alat bantu untuk mempercepat pemutakhiran DTSEN agar lebih akurat dan tepat sasaran.
"Esensinya adalah digitalisasi ini sebagai alat bantu untuk memuluskan dan memutakhirkan dengan lebih cepat dan akurat," papar Amalia.
Saat ini, BPS tengah menyiapkan penyempurnaan pengukuran inclusion error dan exclusion error melalui hasil Sensus Ekonomi 2026. Dari sensus tersebut, BPS akan menghitung desil masyarakat secara lebih akurat dan membandingkannya dengan realisasi penyaluran bansos Kemensos.
BPS juga akan memperkuat model pemeringkatan berbasis variabel hasil Sensus Ekonomi 2026 melalui penyempurnaan variabel dan pemanfaatan big data. Amalia menjelaskan teknologi geotagging, citra satelit, hingga foto kondisi rumah akan digunakan untuk pengolahan model Proxy Means Test (PMT).
"Kami akan memanfaatkan big data, dengan meng-overlay geotagging dengan citra satelit, plus foto kondisi rumah (dengan) metode scoring masuk ke dalam model PMT," jelas Amalia.
Amelia menambahkan, BPS juga berencana menyempurnakan metode sampling Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan menggunakan DTSEN yang telah dimutakhirkan sebagai basis sampling frame.
"Sehingga Susenas yang baru ke depan itu juga basis dari sampling frame-nya dari DTSEN yang sudah termutakhirkan secara menyeluruh," jelas Amalia.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Arief menekankan pentingnya transparansi dan pendekatan ilmiah dalam penyempurnaan model PMT.
"Kalau kita ingin mengurangi uncertainty information, ada dua cara. Pertama memastikan model PMT akurat dan sederhana (melalui) tim dan peer review process atau panel ahli pemodelan PMT secara lebih scientific. Ada keterbukaan, transparency dan peer review process," kata Prof Arief.
Ia menambahkan, kualitas data yang mutakhir menjadi faktor penting dalam memperbaiki akurasi bansos. Menurutnya, pembaruan data secara mandiri melalui mekanisme self-registration seperti digitalisasi bansos yang diuji coba di Banyuwangi perlu terus diperluas.
"Pastikan datanya paling mutakhir melalui self-registration yang dipilotkan di Banyuwangi dan 42 (daerah lainnya)," pungkasnya.
Sebagai informasi, turut hadir pada pertemuan tersebut, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Plt. Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Budi Santoso, Tenaga Ahli Mensos Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto. (akd/ega)
