Jakarta -
Kementerian Sosial bersama Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyiapkan lebih dari 4.000 ketua RT untuk menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui Gerakan Peduli Tetangga. Para ketua RT tersebut akan membantu warga yang kesulitan mengakses layanan digital untuk mendaftar dan memperbarui data bantuan sosial.
Rencana tersebut dibahas Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wali Kota Jakarta Pusat ,Arifin di Kantor Kementerian Sosial (Kemesos), Jakarta, Selasa (22/9).
"Tugasnya agen itu adalah membantu orang lain. Nah, membantu itu diharapkan bukan orang jauh, tapi tetangganya dulu. Maka itu namanya Gerakan Peduli Tetangga," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gus Ipul menjelaskan, pembaruan data kesejahteraan masih menghadapi sejumlah kendala. Ada warga yang belum memiliki smartphone, belum terbiasa menggunakan layanan digital, atau tidak berani mendaftar sendiri karena khawatir keliru.
Melalui Gerakan Peduli Tetangga, warga yang memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan mampu menggunakan teknologi dapat menjadi Agen Perlinsos untuk mendampingi warga lain. Gus Ipul ingin gerakan ini dimulai dari Jakarta Pusat sebelum diperluas ke wilayah lain.
"Karena namanya juga tetangga, kan dimulai dari RT masing-masing dulu," ujarnya.
Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menyambut rencana tersebut. Menurutnya, perangkat kelurahan selama ini kerap menerima keluhan warga yang merasa masih memenuhi kriteria penerima bansos, tetapi tidak lagi tercatat sebagai penerima.
"Lurah-lurah ini adalah garda terdepan pelayanan pemerintah yang sering kali menerima keluhan warga masyarakat," kata Arifin.
Arifin menyarankan agar sosialisasi kepada para ketua RT dilakukan secara bertahap di wilayah masing-masing. Dengan begitu, mereka dapat memahami cara mendampingi warga sebelum terjun ke lapangan.
"Kalau boleh saran, mungkin kita bagi beberapa termin supaya apa yang seharusnya dikerjakan oleh para ketua RT dalam rangka pendataan kembali warga di wilayahnya benar-benar bisa dilaksanakan," ujarnya.
Gus Ipul menyetujui usulan tersebut. Sebagai langkah awal, Kemensos dan Pemkot Jakarta Pusat akan menyiapkan bimbingan teknis bagi camat, lurah, operator data kelurahan, dan pendamping sosial. Mereka selanjutnya akan membantu pelaksanaan sosialisasi kepada para ketua RT di 44 kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis ,Andy Kurniawan menjelaskan, Agen Perlinsos bertugas membantu warga mengakses sistem, termasuk mengajukan sanggahan apabila data kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"Jadi RT sama RW bisa ke kanan, ke kiri, ke tetangganya. Lihat orang yang tidak mampu, dia mendaftarkan orang ini untuk masuk ke sistem," kata Andy.
Andy mengatakan proses pendampingan dirancang sederhana. Agen harus bertemu langsung dengan warga yang dibantu karena pendaftaran menggunakan verifikasi biometrik. Warga yang mengajukan pembaruan data dapat mengetahui hasil sementara melalui sistem, sedangkan penetapan data tetap mengikuti proses verifikasi dan validasi.
"Jadi sekaligus instrumen untuk memperbaiki, memutakhirkan data," ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, Sugih Ilman menyampaikan bahwa Pemprov DKI juga tengah menyiapkan perluasan Agen Perlinsos. Salah satu kelompok yang dipertimbangkan untuk dilibatkan ialah kader Dasawisma, yang selama ini telah terbiasa melakukan pendataan keluarga.
"Begitu ada target bahwa DKI Jakarta perlu 24 ribu Agen Perlinsos, kami akan menggunakan Dasawisma. Dasawisma itu ada 76 ribu. Mereka sudah terbiasa pegang HP karena melakukan pendataan," kata Sugih.
Menurut Sugih, Pemprov DKI tengah menyusun tata cara kerja dan pelatihan bagi calon agen. Percepatan kepemilikan IKD juga menjadi perhatian agar kader Dasawisma maupun perangkat wilayah yang akan membantu warga dapat mendaftar sebagai Agen Perlinsos.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin mengusulkan agar pendampingan warga juga melibatkan sekolah, pendamping sosial, dan petugas layanan kesehatan. Menurutnya, DKI memiliki beragam program bantuan daerah dengan kriteria penerima yang berbeda-beda, sehingga diperlukan dukungan pendataan yang sesuai dengan kebutuhan tiap program.
Iqbal juga mengusulkan pengembangan sistem yang dapat menghubungkan data bantuan pemerintah pusat dan daerah.
"Kita diberikan misalnya channel khusus pengembangan dari DKI. Dan hasil padanan dari kita langsung ditransfer juga ke Kemensos," kata Iqbal.
Menanggapi usulan tersebut, Andy menjelaskan bahwa sistem dapat dikembangkan untuk mendukung berbagai program sepanjang basis data dan kriteria kelayakan masing-masing program tersedia.
"Prinsip dasarnya bisa, asal ada kriteria, asal ada basis data, ditanamkan ke sini," kata Andy.
Gus Ipul meminta agar usulan integrasi tersebut ditindaklanjuti bersama tim terkait. Ia berharap data yang terhubung dapat membantu pemerintah mengetahui bantuan apa saja yang telah diterima suatu keluarga, sehingga program pusat dan daerah dapat saling melengkapi.
Di akhir pertemuan, Kemensos dan Pemkot Jakarta Pusat sepakat menyiapkan pelatihan awal bagi perangkat wilayah dan pendamping sosial sebelum sosialisasi menjangkau para ketua RT. Jadwal dan lokasi pelatihan akan dikoordinasikan lebih lanjut. Setelah seluruh tahapan sosialisasi selesai, deklarasi Gerakan Peduli Tetangga direncanakan digelar bersama Gubernur DKI Jakarta.
"Setelah selesai semua RT diajarin, baru deklarasi. Jadi sudah paham dulu," kata Gus Ipul.
(anl/ega)
