Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tugas khusus kepada Dirjen Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai baru untuk menggenjot penerimaan negara, di tengah keterbatasan anggaran yang membuat dirinya mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun ini.
Saat melantik dua dirjen baru di Kementerian Keuangan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan secara gamblang arahan langsung Prabowo kepada Dirjen Pajak baru Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.
"Untuk rumpun penerimaan negara Ditjen Pajak yang pimpin lebih dari 44 ribu karyawan, Ditjen Bea dan Cukai yang pimpin lebih dari 15 ribu jajaran dan pengelolaan PNBP yang dalam hal ini punya tugas fungsi luar biasa penting," kata Sri Mulyani saat melantik keduanya, di Kantor Pusat Kemenkeu, Jumat (23/5/2025).
Sri Mulyani mengatakan, kedua dirjen itu ditunjuk langsung oleh Prabowo, dengan harapan mereka berdua mampu menaikkan rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebab, sebagaimana diketahui, rasio pajak terhadap PDB atau tax ratio stagnan di level 10% selama satu dekade terakhir.
"Kita sudah pahami harapan pimpinan negara, penerimaan negara harus meningkat tax ratio, harus meningkat pelayanan ke wajib pajak, harus membaik kepastian mengenai perpajakan, juga harus meningkat transparansi dan tata kelola yang harus terus diperbaiki," ucapnya.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengatakan, tugas kedua pejabat tinggi baru di Kementerian Keuangan itu sangat berat ke depan. Mengingat, target penerimaan perpajakan harus terus meningkat ke depan mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi yang dituntut Prabowo tumbuh tinggi.
"Tugas penerimaan negara sangat nyata karena setiap tahun kita ditetapkan undang-undang untuk capai target penerimaan negara, baik pajak, bea cukai, maupun PNBP," paparnya.
Sri Mulyani mengingatkan bahwa penerimaan negara yang ditetapkan Undang-Undang tiap tahunnya dalam UU APBN selalu dihadapkan kondisi ekonomi, sosial, dan situasi yang terus dinamis, sehingga tugas mereka bukan hanya sekedar mencapai target setoran.
"Ini adalah sebuah instrumen yang memiliki kepentingan luar bias untuk menjamin kebutuhan negara bisa dibiayai secara sustain, namun tidak mematikan atau lemahkan ekonomi," paparnya.
"Bahkan fungsi penerimaan negara juga diharapkan masyarakat sebagai wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang lemah, dibantu yang mampu wajib memenuhi kewajiban perpajakannya," tegas Sri Mulyani.
(arj/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Sri Mulyani Lantik Dirjen Bea Cukai & Dirjen Pajak Hari Ini
Next Article Sri mulyani Akui 2024 Bukan Tahun Mudah, Ini Alasannya!
