Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara secara khusus ancaman rob dan penurunan muka tanah (land subsidence) di kawasan pesisir utara pantai Jawa (Pantura). Menurutnya, kondisi tersebut sudah menjadi ancaman serius dan tidak bisa lagi ditunda penanganannya.
"Ini bukan isu biasa, ini existential threat bagi masyarakat pesisir, khususnya di Pantura. Di beberapa titik, penurunan tanah bisa mencapai 12 Cm per tahun. Ini serius dan harus segera dicarikan solusinya," kata AHY dalam sambutannya pada forum kerja sama Gubernur Mitra Raja Utama di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
Menurut AHY, solusi penanganan rob dan penurunan tanah tidak bisa disamaratakan. AHY menekankan pentingnya pendekatan berbasis lokasi dan kondisi fisik wilayah masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada one size fits all. Di beberapa lokasi mungkin kita perlu membangun tanggul besar dan tinggi, tapi ada juga wilayah yang bisa diperkuat secara alami dengan menanam mangrove. Bahkan di beberapa tempat, kita harus realistis untuk mundur, relokasi masyarakat," ungkapnya.
AHY menegaskan pendekatan solusi tidak boleh hanya bergantung pada konstruksi fisik semata. AHY mendorong penerapan nature-based solutions atau pendekatan berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana secara lebih berkelanjutan.
"Kita jangan selalu mengandalkan beton. Solusi hybrid dengan pendekatan alami juga penting, dan itu bisa lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan," ucapnya.
Lebih jauh, Ketum Partai Demokrat itu menilai rob dan penurunan tanah ini tak lepas dari persoalan tata ruang yang kerap dilanggar. AHY meminta kepala daerah tegas terhadap pelanggaran yang mengganggu daya serap air tanah.
"Tata ruang itu panglima pembangunan. Kalau sudah ada studi yang bilang daerah tertentu harus bebas bangunan, ya jangan dilanggar. Tapi faktanya, masih ada yang nakal. Ini yang jadi masalah," ungkapnya.
Sebagai upaya konkret, AHY menyebut perlunya penguatan suplai air permukaan seperti dari Waduk Jatiluhur dan Karian untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah, yang menjadi salah satu penyebab utama penurunan permukaan tanah.
"Solusi ini tidak bisa ditangani oleh satu daerah. Ini lintas provinsi, lintas kewenangan. Kita butuh kerja sama menyeluruh, borderless collaboration, agar masyarakat benar-benar terlindungi," imbuhnya.
Diketahui, Forum Mitra Praja Utama merupakan wadah kerja sama antarpemerintah daerah yang terdiri dari 10 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Forum ini memang menjadi ajang tukar gagasan dan evaluasi kerja sama pembangunan lintas wilayah, terutama dalam sektor transportasi, ketahanan pangan, tata ruang, hingga mitigasi bencana.
Lihat juga Video Banjir Rob Hantam Permukiman Pesisir Utara Pasuruan
(bel/rfs)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
