Jakarta - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan anak-anak dari keluarga prasejahtera sulit keluar dari lingkaran kemiskinan apabila tetap tumbuh di lingkungan yang tidak kondusif terutama dalam proses belajar. Karena itu, katanya, program Sekolah Rakyat dirancang berbasis asrama (boarding school) dengan kualitas unggulan.
"Tujuan Sekolah Rakyat cuma satu, untuk memutus transmisi kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin," kata Agus Jabo dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).
Hal itu ia katakan saat menerima audiensi Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota, Banyuasin, Lampung Tengah, dan DPRD Aceh Singkil di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Rabu (13/5).
Ia menjelaskan konsep sekolah berasrama menjadi jawaban atas pertanyaan publik yang menilai pemerintah cukup memperbaiki sekolah reguler yang sudah ada.
Menurut Agus Jabo, persoalan utama anak-anak miskin bukan hanya akses pendidikan, tetapi juga lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang.
"Kalau mereka sekolah reguler dari pukul 7 sampai pukul 1 lalu pulang ke rumah. Rumahnya itu tidak layak. Makan satu kali sehari, mau belajar lampunya tidak ada, pergaulannya juga tidak jelas. Bagaimana mereka mau berkembang? Itu jelinya Pak Presiden, ini ditangani dan negara yang mengurus," ujarnya.
Agus Jabo menyebut berdasarkan data, lebih dari 64 persen anak dari keluarga miskin berisiko mengalami kemiskinan antargenerasi apabila negara tidak melakukan intervensi.
Karena itu, intervensi pemerintah dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendidikan, tetapi juga menyasar kondisi ekonomi dan tempat tinggal keluarga siswa.
"Perintah Pak Presiden itu (ekonominya) diurus juga. Ekonomi ibu bapaknya diurus, rumahnya yang rusak diperbaiki," katanya.
Kemensos, lanjut Agus Jabo, telah bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait perbaikan rumah keluarga miskin. Dalam kerja sama tersebut, Kementerian PKP siap merenovasi sekitar 10 ribu rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat pada tahun ini.
Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan.
Lebih lanjut, Program Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di 166 titik dan menampung 15.954 siswa. Pada tahun ini, sebanyak 104 sekolah permanen ditargetkan siap memulai kegiatan pembelajaran pada Juli 2026. Dengan penambahan tersebut, Sekolah Rakyat diproyeksikan mampu menampung puluhan ribu siswa sepanjang 2026.
"Presiden maunya cepat, banyak dan (kualitasnya) terbaik," ujar Agus Jabo.
Meski diperuntukkan bagi masyarakat miskin pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), fasilitas Sekolah Rakyat disiapkan setara sekolah unggulan. Setiap sekolah akan dilengkapi fasilitas pendidikan dan asrama terpadu, termasuk laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, dan aula.
Agus Jabo menegaskan Presiden juga menginginkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin.
"Presiden memerintahkan tiap kabupaten/ kota minimal punya satu (Sekolah Rakyat)," katanya.
Selain pendidikan dan fasilitas belajar, pemerintah juga menanggung kebutuhan dasar seluruh siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat, termasuk makan tiga kali sehari, snack dua kali sehari, 8 seragam, dan 4 pasang sepatu.
Selanjutnya, lulusan Sekolah Rakyat akan difasilitasi sesuai minat dan potensi masing-masing, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun menjadi tenaga kerja terampil.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang menyambut positif program Sekolah Rakyat dan menyatakan kesiapan daerahnya membangunan sekolah tersebut.
"Tentang lahan (Sekolah Rakyat) Pak Mensos minta 8 hektare, kami kasih 10 hektare. Persiapan yang lain juga tengah kami siapkan," kata Safni.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin, Salni Fajar mengusulkan kembali lahan di Desa Mulya Agung, Kecamatan Banyuasin III setelah usulan lahan sebelumnya tidak lolos kriteria Kementerian PU.
"Perintah Pak Bupati menyiapkan lahan lain, alhamdulilah dapat di dekat kompleks perkantoran Pemkab seluas 6,5 hektare," kata Salni.
Sebagai informasi, hadir dalam pertemuan tersebut, Tenaga Ahli Menteri Budi Prasetyo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto, Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur, Sekber Sekolah Rakyat Jauhari.
Hadir pula jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, yakni Kepala Dinas Sosial Indra Suryani serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Nono Sukri. Dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin hadir Tenaga Ahli Bupati Asro Lambo dan Ketua Komisi III DPRD Banyuasin Arisa Lahari.
Sementara dari DPRD Aceh Singkil hadir Ketua Fraksi NasDem Desra Novianto, Ketua Badan Legislasi dari Fraksi NasDem Warman, serta Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Golkar Surianto. Serta Kepala Dinas Sosial Lampung Tengah Ari Nugraha Mukti. (prf/ega)
