Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyoroti ancaman krisis energi di tengah kondisi ekonomi global yang kian memburuk. Ia menegaskan mitigasi potensi krisis energi yang tepat sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian upaya melindungi setiap warga negara.
"Upaya melindungi masyarakat dari ancaman dampak krisis energi global, harus ditingkatkan dengan kebijakan yang tepat," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).
Hal tersebut disampaikan Lestari dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Tantangan Darurat Energi Global Pascakonflik AS-Israel dan Iran yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lestari menyampaikan kebijakan yang realistis berdasarkan mitigasi yang tepat diperlukan untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat soal potensi dampak krisis energi.
"Krisis energi akan memberikan dampak berantai pada semua sektor. Pemerintah harus punya skema mitigasi tepat dan komunikasi yang jelas terkait kebijakan energi kepada publik," tegasnya.
Dalam jangka panjang, Lestari mendorong pemerintah untuk mempercepat program diversifikasi energi. Menurutnya, ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi global.
"Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan impor energi. Diversifikasi energi adalah keniscayaan untuk mencapai kemandirian energi nasional," ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Ketergantungan Impor Masih Tinggi
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan sampai hari ini negara-negara Timur Tengah masih mendominasi produksi migas dunia, sekitar 800 miliar barel. Hal ini menjadikan Timur Tengah disebut sebagai jantungnya minyak dan gas dunia.
Di sisi lain, produksi migas Indonesia 845 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi BBM 1,6 juta barel per hari.
"Sedangkan cadangan migas yang dimiliki Indonesia hanya 2,4 miliar barel. Sehingga, posisi Indonesia saat ini sebagai nett importir BBM," ucap Sugeng.
Sugeng mengungkapkan alokasi subsidi dan kompensasi migas dan listrik pada APBN 2026 tersedia Rp400 triliun. Dengan kondisi saat ini, setiap kenaikan harga minyak US$1 memerlukan tambahan subsidi Rp6, 7 triliunan.
Melihat kondisi ini, Sugeng mengungkapkan perlu adanya peningkatan eksplorasi sumber-sumber minyak baru untuk memperkuat cadangan nasional migas dalam mengantisipasi dinamika politik dan ekonomi global.
Ia juga mengusulkan adanya petroleum fund (dana migas) agar Indonesia memiliki kemampuan untuk mengantisipasi gejolak harga migas dunia. "Dalam jangka panjang, jangan lupa mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan yang kita miliki," paparnya.
Dorong Transisi Energi dan Antisipasi Risiko
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE ESDM RI, Harris mengungkapkan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi gejolak harga migas dunia.
"Sejumlah langkah tersebut antara lain berupa langkah efisiensi dalam bentuk penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta, efisiensi kendaraan dinas, perjalanan dinas, dan peralihan motor bensin ke motor listrik," jelasnya.
Selain langkah efisiensi itu, tambah Harris, pemerintah juga mengedepankan upaya percepatan transisi energi ke arah pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
Pada 2025, Harris menyebut penyediaan energi nasional 15,75%-nya sudah memakai EBT. Sementara pada tahun ini, target pemanfaatan EBT adalah 16%-20% energi nasional.
"Dengan berbagai upaya tersebut, secara bertahap konsumsi bahan bakar fosil dapat dikurangi," katanya.
Sementara itu, CEO IESR Fabby Tumiwa menilai kondisi yang terjadi saat ini adalah krisis energi fosil dunia. Ia mengatakan Indonesia saat ini mampu menangani gangguan pasokan migas jangka pendek dampak gejolak di Timur Tengah.
"Namun, kondisi Indonesia masih rentan terhadap guncangan harga minyak dan gangguan logistik yang berkepanjangan," imbuhnya.
Menurut Fabby, redanya konflik di Timur Tengah tidak serta merta menormalkan kondisi pasokan migas dunia. Pasalnya. kerusakan fasilitas produksi migas dampak perang di Timur Tengah memerlukan waktu yang panjang untuk memperbaikinya. "Kondisi ini harus juga diantisipasi," tegasnya.
Merespons kondisi ini, Pakar Energi dari Unpad Yayan Satyakti menegaskan pentingnya membangun buffer stock BBM yang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber pasokan BBM dari dalam negeri.
Menurut Yayan, langkah ini sangat baik untuk mendapatkan harga yang lebih efisien ketika terjadi gangguan pasokan BBM global. "Demikian juga dengan upaya membentuk petroleum fund yang harus diwujudkan untuk mendukung upaya riset dan pengembangan energi di Tanah Air," ucapnya.
Dari hasil penelitian tersebut, Yayan berharap berbagai langkah pengembangan di sektor energi nasional mampu mengantisipasi dinamika pemanfaatan energi di masa depan.
Perlunya Evaluasi Harga BBM
Pada diskusi tersebut, Wartawan Senior Usman Kansong menyampaikan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran berdampak pada potensi krisis energi berbahan dasar fosil. Kondisi ini kemudian berujung pada lahirnya langkah penghematan BBM.
Usman menilai penghematan konsumsi energi fosil sejatinya sudah dilakukan pemerintah sebelum terjadinya perang di Timur Tengah.
"Apakah itu dalam bentuk kebijakan B50, transisi ke EBT, atau membangun kilang-kilang minyak baru," tambahnya.
Dalam konteks penghematan, Usman menyebut diperlukan evaluasi terhadap harga BBM yang diberlakukan saat ini.
"Apakah harga BBM yang tidak naik saat ini justru memboroskan APBN kita atau justru membuat masyarakat tidak sedang dalam kondisi krisis energi?" ujar Usman.
Dalam konteks pemborosan, Usman menegaskan sejumlah hal harus diperhatikan. "Apakah pembentukan Satgas Transisi Energi bukan merupakan pemborosan karena kita sudah punya Dewan Energi Nasional," pungkasnya.
Sebagai informasi, diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Arimbi Heroepoetri ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto; Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI / EBTKE ESDM RI, Harris; dan CEO Institute for Essential Service Reform /IESR, Fabby Tumiwa sebagai narasumber. Selain itu, hadir Pakar Energi dari Universitas Padjajaran /Unpad, Dr. Yayan Satyakti sebagai penanggap.
(prf/ega)
