Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan adanya potensi gangguan logistik pangan ke wilayah Jakarta dan Jawa Barat (Jabar). Menyusul aksi demo supir-supir truk ODOL (Over Dimension-Over Load/ kelebihan muatan dan dimensi) di berbagai daerah.
Untuk itu, kata Direktur Ketersediaan Bapanas Indra Wijayanto, diperlukan pembahasan detail untuk mengantisipasi efek domino dari persoalan aksi demo supir truk ODOL tersebut.
"Ada isu yang terbaru menurut kami perlu di-highlight minggu ini. Mengenai demo ODOL. Ini sudah cukup mengganggu karena beberapa asosiasi, telur maupun cabai, telah berkirim surat kepada kami, mengenai keterlambatan. Ini akan mengganggu pasokan, khususnya di Jakarta," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (23/6/2025).
Indra menjabarkan dalam paparannya, program Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang diatur Permenhub No 18/2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyeenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor di Jalan, bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi darat. Dengan melarang truk yang kelebihan dimensi dan muatan.
Namun, imbuhnya, kebijakan ini menimbulkan tantangan besar dalam distribusi pangan.
Indra mengutip informasi dari asosiasi-asosiasi pangan, distribusi hasil panen terancam terhambat. Terutama dari sentra roduksi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, akibat pembatasan muatan tanpa adanya alternatif logistik.
"Ini isu yang perlu diangkat. Memang sebenarnya peraturan ini seharusnya berlaku mulai tahun 2017, di Kementerian Perhubungan, ada Permenubnya. Tetapi mundur-mundur terus sampai sekarang, ini mulai naik lagi isunya," ujarnya.
"Ini memang mengganggu arus logistik pangan, khususnya dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, yang masuk ke wilayah Jakarta dan Jawa Barat," tambah Indra.
Karena itu, lanjutnya, perlu sinergi kebijakan lintas sektor agar penanganan ODOL tetap menjaga kelancaran. Khususnya, kata dia, Pemerintah Dareah diharapkan menemukan solusi terbaik dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan di wilayah Jawa.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya telah menetapkan target baru Zero ODOL di Indonesia, yaitu tahun 2026.
Bahkan, saat bertemu dengan akorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, AHY dengan tegas meminta, penindakan truk ODOl tidak boleh hanya terhenti di sopir. Tapi penindakan harus diperluas sampai ke pemilik kendaraan, pemilik barang, hingga industri karoseri yang memodifikasi.
"Sudah saatnya ada ketegasan. Kita tidak bisa membiarkan pelanggaran ini terjadi terus-menerus. Pemerintah akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, mulai dari hulu hingga hilir, ikut bertanggung jawab," katanya, dikutip dari keterangan di situs resmi Korlantas Polri, Rabu (4/6/2025).
"Kami bersama stakeholder terus berupaya memecahkan masalah ini. Kendaraan seperti ini tidak hanya meresahkan masyarakat dengan gangguan lalu lintas, tetapi juga kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang berujung korban jiwa, terutama masyarakat yang tidak berdosa. Kami tidak akan berhenti sampai masalah ini tuntas. Ini demi keselamatan rakyat, ketertiban lalu lintas, dan keberlanjutan infrastruktur nasional," tegas AHY.
Korlantas Polri sendiri telah memulai sosialisasi Zero ODOL.
11.000 Unit Truk Terindikasi ODOL
Mengutip situs resmi Korlantas Polri, hasil sementara dari tahap sosialisasi per 16 Juni 2025, ditemukan belasan ribu unit truk terindikasi mengalami pelanggaran ODOL.
"Sudah 42.000 yang dilaksanakan sosialisasi, 11.000 terindikasi Over Dimension, itu sudah bagus," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aries.
"Selama satu bulan ini sampai dengan tanggal 30, akan kita evaluasi setelah tanggal 30. Kita akan melaksanakan tahap peringatan. Kalau tadi kita menyerang ke lokasinya, kita akan melaksanakan kegiatan ini di jalan," ujarnya.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
