Jakarta -
Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengajak pemerintah daerah secara aktif mendukung upaya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN) untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini dilakukan agar program pemerintah dapat tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang berhak.
"Mari kita bersinergi. Berangkat dari data ini, dengan pemutakhiran, supaya kemudian data ini objektif sehingga program-program yang disusun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, tidak ada manipulasi," tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).
Hal itu diungkapkan Agus saat menyambut kedatangan perwakilan pemerintah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Muna Barat di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Rabu (4/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus Jabo menjelaskan DTSEN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dimutakhirkan melalui Kemensos memegang peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. DTSEN merupakan langkah nyata agar seluruh lini bersinergi bersama sehingga target pengentasan kemiskinan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai.
DTSEN menjadi satu-satunya sumber data yang menjadi sumber berbagai program Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Sosial. Tidak ada lagi fragmentasi data. Karenanya, pemutakhiran data yang sangat dinamis menjadi sangat penting.
Untuk mendukung upaya pemutakhiran tersebut, Kemensos juga menyediakan berbagai kanal sebagai sarana pemutakhiran, antara lain melalui musyawarah desa/kelurahan atau melalui aplikasi Cek Bansos. Ketersediaan kanal pemutakhiran tersebut akan memudahkan pemerintah daerah untuk memutakhirkan data.
Lebih lanjut, Agus Jabo menjelaskan pemutakhiran data bisa dikategorikan menjadi dua. Yaitu pemutakhiran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial dilaksanakan setiap tiga bulan. Ia berpesan agar pemerintah daerah benar-benar mengawal pemutakhiran data tersebut.
"Dinas Sosial di setiap daerah, ayo cepat berkoordinasi dengan BPS. Terus lakukan pemutakhiran agar seluruh bantuan sosial ini tepat sasaran, sampai seluruh data akurat," ujarnya.
Selain itu, Agus Jago pun menjelaskan berbagai program Kementerian Sosial yang bersumber dari pemanfaatan DTSEN. Salah satunya adalah Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat merupakan miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Anak-anak yang bisa mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat hanyalah anak-anak dari desil 1-2 DTSEN yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem.
Tak hanya anak yang menerima pendidikan berkualitas secara gratis, jika hasil asesmen sesuai, orang tuanya pun akan menerima bantuan usaha atau renovasi rumah tidak layak huni agar kehidupannya bisa membaik.
Simak juga Video 'Prabowo Optimistis RI Bebas Kemiskinan Ekstrem di 2029':
(prf/ega)
