Polisi Kenya menembakkan gas air mata pada Selasa (9/6/2026) untuk membubarkan aksi protes warga di Kota Nanyuki, Kenya tengah, yang menolak pembangunan pusat karantina bagi warga Amerika Serikat yang terpapar Ebola. Fasilitas yang dibangun di pangkalan angkatan udara itu tetap dikerjakan meski pengadilan Kenya telah memerintahkan penghentian proyek tersebut. (REUTERS/Monicah Mwangi)
Dikutip Reuters, Pusat karantina berkapasitas 50 tempat tidur itu memicu kemarahan warga setempat. Banyak warga menilai Amerika Serikat sedang memindahkan risiko kesehatan ke Kenya dengan menempatkan orang-orang yang terpapar wabah Ebola dari wilayah timur Republik Demokratik Kongo dan Uganda untuk menjalani karantina di negara tersebut. (REUTERS/Monicah Mwangi)
Ketegangan di Nanyuki meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Dua orang dilaporkan tewas dalam aksi protes pekan lalu setelah pemerintah Kenya dan Amerika Serikat kembali menegaskan komitmen mereka untuk melanjutkan rencana pembangunan fasilitas tersebut meskipun terdapat larangan dari pengadilan. (REUTERS/Monicah Mwangi)
Pada aksi Selasa pagi, polisi membubarkan kelompok-kelompok kecil demonstran yang berkumpul di sejumlah titik kota menggunakan gas air mata. Salah seorang pengunjuk rasa terlihat membawa salib putih bertuliskan "Hormati Ebola" dengan cat merah. (REUTERS/Monicah Mwangi)
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menyatakan tidak akan mengizinkan kasus Ebola masuk ke wilayah Amerika Serikat. Fasilitas di Nanyuki dirancang untuk menampung warga Amerika yang telah terpapar virus namun belum menunjukkan gejala. Menurut pejabat AS, pasien yang kemudian mengalami gejala Ebola akan dipindahkan ke negara lain untuk mendapatkan perawatan. (REUTERS/Monicah Mwangi)
Petugas polisi menahan seorang demonstran. Meski menghadapi tantangan hukum, aktivitas pembangunan masih berlanjut. (REUTERS/Monicah Mwangi)
Sumber diplomatik dan data pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat militer AS terus mengangkut staf serta peralatan ke lokasi. (REUTERS/Monicah Mwangi)
Pemerintah AS menyatakan sedang bekerja sama dengan pemerintah Kenya untuk menyelesaikan keberatan hukum yang muncul, sementara pejabat Kenya mengatakan fasilitas tersebut nantinya juga dapat digunakan oleh warga Kenya dan warga negara asing lainnya, meski klaim itu belum dikonfirmasi pihak AS. (REUTERS/Monicah Mwangi)
