Pemerintah menegaskan keikutsertaan Indonesia ke dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump tidak bersifat tetap. Pakar Hubungan Internasional Teuku Rezasyah meyakini Indonesia memiliki reputasi diplomatik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Reputasi diplomatik RI dan kualitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah sejak dini dihargai Presiden Donald Trump," kata Teuku kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).
Teuku Rezasyah, ahli hubungan internasional dari Unpad. (Dok. Unpad)
Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad) itu berpandangan Indonesia akan memiliki pengaruh dalam forum internasional tersebut. Termasuk dalam bertarung gagasan di hadapan AS mengenai nasib Palestina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Diperkirakan dalam BoP nanti, RI akan bertarung konsepsi dengan AS, tanpa beban dan mengandalkan idealisme dan pengalaman diplomasi di PBB, OKI, dan Liga Arab, serta doa tulus masyarakat Palestina yang masa depannya terwakili," katanya.
Teuku pun mendukung keanggotaan Indonesia yang tidak bersifat permanen di BoP. Dengan begitu, menurutnya, Indonesia dapat menarik keanggotaannya jika badan itu tidak sesuai dengan idealisme negara.
"Di dalam BoP nantinya, RI bisa menarik diri, sekiranya badan ini berperilaku menyimpang dan berseberangan dengan idealisme RI," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan keikutsertaan Indonesia ke dalam Board of Peace tidak bersifat tetap. Indonesia, tegas dia, bisa menarik diri dari keanggotaan sewaktu-waktu.
"Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan," kata Teddy dalam keterangannya, Kamis (5/2).
Foto: Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). (Eva Safitri/detikcom)
Namun hal keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret demi mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Indonesia turut berperan dan memiliki suara, bukan hanya sekadar menghadiri konferensi.
"Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi," ujarnya.
Mengenai iuran USD 1 miliar, Teddy menjelaskan dana tersebut diperuntukkan rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. Ia menegaskan Indonesia belum pada tahap membayar.
(fca/ygs)
