Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu merespon usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melibatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam pembukaan rekening massal.
"Ya kalau saya sarankan ya dipilih. Kalau memang mau ya dipilih yang bagus-bagus," ungkap Anggito kepada awak media saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (21/9/2026).
DPD mengusulkan melibatkan BPD dalam pembukaan rekening massal, yang saat ini ditunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Pimpinan Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan aspirasi kepada Menteri Keuangan saat rapat kerja bersama pada Senin (14/9/2026) lalu agar BPD turut dilibatkan dalam pembukaan rekening massal tersebut.
"Alangkah baiknya kami dapat aspirasi dari BPD di daerah agar mereka diberi kesempatan juga sebagian pembukaan rekening tersebut lewat BPD tidak hanya lewat BRI dan Bank BSI," ujarnya.
Pemerintah menginisiasi program pembukaan rekening massal bagi masyarakat yang sudah berusia 17 tahun. Rencananya, rekening gratis yang dibagikan akan berisi saldo Rp 50 ribu.
Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank.
Pemerintah menilai kepemilikan rekening menjadi fondasi penting untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut kemudian akan dipadankan dengan sistem pembayaran yang dimiliki Bank Indonesia (BI).
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial, subsidi, hingga berbagai program layanan publik dapat dilakukan secara lebih efisien, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan sistem pembayaran digital nasional.
(arj/arj)
[Gambas:Video CNBC]
