Jakarta -
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR RI) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2025. Pencapaian tersebut ditandai dengan diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
LHP diserahkan dalam acara resmi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VIII BPK RI di Auditorium Gedung Tower Lantai 2, Kantor BPK RI, Jakarta Pusat.
Mewakili Setjen MPR RI, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah menjaga tata kelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh unit Eselon II dan Satuan Kerja (Satker) yang telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan ketentuan serta menyusun laporan keuangan secara baik. Terutama kepada Kepala Unit Kerja dan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah bersama-sama bekerja di bawah kepemimpinan Ibu Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, sehingga seluruh proses berjalan dengan baik dan kita kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP juga tidak terlepas dari peran Inspektorat Setjen MPR RI sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan, pendampingan, dan pembinaan kepada seluruh satuan kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Heri menilai prosesi penyerahan LHP Tahun Anggaran 2025 memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebut pimpinan BPK RI memberikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga atas komitmen dalam menjaga kualitas laporan keuangan negara di tengah berbagai tantangan.
"Penyampaian arahan dari Ketua dan Wakil Ketua BPK RI tahun ini terasa berbeda. Beliau memberikan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga beserta entitas di bawahnya yang mampu menunjukkan komitmen kuat dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini menjadi bukti bahwa demi menjaga kehormatan bangsa dan negara, seluruh instansi mampu mengesampingkan berbagai kendala dan tetap menunjukkan kinerja terbaik," katanya.
Ia menegaskan Setjen MPR RI akan terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Komitmen tersebut, lanjut Heri, akan diperkuat melalui koordinasi antara seluruh unit kerja dengan Inspektorat Setjen MPR RI dalam melakukan pemantauan serta percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Langkah tersebut diharapkan dapat membangun budaya pengawasan yang preventif sekaligus mendorong perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
"MPR RI akan terus memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam laporan keuangan masih terdapat beberapa rekomendasi yang harus diselesaikan. Karena itu, kami berkomitmen untuk menuntaskan seluruh tindak lanjut atas temuan Tahun Anggaran 2025 maupun tahun-tahun sebelumnya secara tepat waktu," tegasnya.
Menutup keterangannya, ia mengajak seluruh jajaran Setjen MPR RI untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara sesuai standar akuntansi pemerintahan.
"BPK memiliki standar bahwa laporan keuangan yang baik adalah laporan yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan. Komitmen ini harus terus kita jaga agar kualitas tata kelola keuangan tetap terpelihara dan opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang," pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri Ketua BPK RI Isma Yatun, Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono, serta pimpinan kementerian/lembaga atau perwakilannya, di antaranya MPR RI, DPR RI, DPD RI, Kementerian Pertahanan, Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
(ega/ega)
