Jakarta -
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy menyebut sejumlah warga Pulau Tunda, Kabupaten Serang, menghibahkan tanahnya untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Saat ini, proses hibah masih berjalan dan diharapkan segera selesai.
"Di Pulau Tunda itu sudah ada masyarakat yang menghibahkan lahan untuk dibangunkan PLTS dan sekarang dalam proses di Kabupaten Serang untuk mendapatkan NPHD-nya. Setelah itu ada, kita serahkan ke pusat dan kita tinggal nunggu," kata Ari kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).
"1.500 meter, sudah ada hibahnya. Kita sudah ketemu, kita sudah rapat dua kali," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ari, ketersediaan lahan menjadi kunci dimulainya proyek PLTS di Pulau Tunda. Ia menyebut pembangunan PLTS oleh pemerintah pusat berpotensi dimulai pada akhir Oktober apabila persoalan lahan telah selesai.
"Rencananya paling cepat di akhir Oktober. Nah kita lagi nunggu, tapi mereka juga menunggu kesiapan kita terkait lahannya," ujarnya.
Ari mengatakan PLTS di Pulau Tunda akan dikelola langsung oleh PLN dan bukan pihak ketiga.
"Pemerintah pusat melalui Pak Menteri, Pak Dirjen, meminta seluruh provinsi yang akan dibangunkan PLTS komunal dan nantinya akan dikelola oleh PT PLN, harus clean and clear lokasinya," ucapnya.
PLTS Dikeluhkan Rusak
Sebelumnya, Pulau Tunda sempat memiliki PLTS, tapi rusak. Akibatnya, pasokan listrik warga Pulau Tunda tidak stabil karena hanya mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Warga Pulau Tunda, Mamat (43), menyebut ketergantungan pada PLTD membuat pasokan listrik sering tidak stabil. Listrik bergantung pada ketersediaan solar yang menjadi bahan bakar utama.
"Kalau listrik mati, tower juga ikut mati. Warga jadi susah sinyal dan internet," kata Mamat kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026).
Dia menjelaskan, dalam kondisi normal, listrik biasanya menyala mulai pukul 18.00 WIB hingga 06.00 WIB. Namun belakangan, jadwal penerangan kerap berubah akibat gangguan mesin dan keterbatasan stok solar.
"Kadang baru jam 11 malam sudah mati. Pernah juga habis Magrib nyala sebentar, lalu mati lagi karena trouble," ucapnya.
Meski listrik sering tidak stabil, warga Pulau Tunda rutin membayar iuran listrik harian. Besaran iuran bervariasi, mulai Rp 5.500 hingga Rp 15.000 per malam, tergantung penggunaan alat elektronik di masing-masing rumah.
"Warga antusias bayar iuran listrik. Yang penting iurannya dipakai untuk perawatan dan kebutuhan listrik," ujarnya.
Lihat juga Video: Pemkab Bekasi Hibahkan Tanah ke Kemkomdigi Untuk DTC
(aik/fas)
