Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bakal memotong tunjangan kinerja (tukin) sebesar 3 persen bagi pegawai Kemensos yang tak masuk kerja tanpa keterangan pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran. Ia mengungkap data yang tidak mengisi absen kerja hari ini sebanyak 2.708 pegawai.
"Jumlah pegawai Kementerian Sosial itu ada 46.090 pegawai ya. Kemudian yang WFO itu ada 33.683, yang WFA ada 5.071, sementara yang fleksibel itu ada 34.284. Cuti atau sakit itu 344," kata Gus Ipul di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).
"Setelah jam 10 pagi ditutup, ternyata ada 2.708 pegawai yang tidak mengisi absen. Cukup besar yang tanpa keterangan ini," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gus Ipul menegaskan ketidakhadiran tanpa keterangan merupakan bentuk pelanggaran disiplin. Ia memastikan para pegawai tersebut akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku, yakni pemotongan tukin sebesar 3 persen.
"Bagi mereka yang melanggar disiplin, di antaranya tidak melakukan absensi pada saat masuk kerja atau pulang kerja, akan dilakukan pemotongan sebesar 3 persen per hari untuk tunjangan kinerjanya atau tukin-nya," tegas Gus Ipul.
Sanksi tersebut, lanjut Gus Ipul, merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemensos. Selain pemotongan tukin, pegawai yang tidak disiplin juga terancam sanksi teguran lisan hingga tertulis sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Tak hanya sanksi administrasi, Gus Ipul juga memberikan tindak lanjut bagi 2.708 pegawai yang bolos hari ini. Ia mewajibkan seluruh pegawai tersebut untuk mengikuti apel pembinaan pada besok pagi.
"Besok jam 10 pagi semuanya saya minta untuk ikut apel, baik secara daring maupun luring. Untuk yang di Jakarta, semuanya wajib hadir di kantor Salemba ini," cetusnya.
Gus Ipul berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemensos. Ia meminta para pegawai bekerja dengan semangat baru dan tekad yang lebih kuat untuk melayani masyarakat.
"Kami punya pengawasan dan alat untuk mengukur tingkat kedisiplinan. Sayangnya, tidak semua menjalankan apa yang sudah dipahami sebenarnya dengan baik oleh mereka," tuturnya.
(eva/eva)
