Jakarta -
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menghadirkan peluang kolaborasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia pun memastikan KDKMP tidak akan 'mematikan' warung usaha warga.
Hal tersebut diungkapkan oleh Yandri usai pembukaan Seminar Nasional KDKMP di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara, Ternate, Maluku Utara, hari ini.
"Dengan adanya Kopdes itu ingin berkolaborasi dengan UMKM, dengan usaha-usaha di desa, dengan BUMDes. Inti pokoknya adalah tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang ditinggalkan," tegas Yandri, Rabu (5/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yandri pun mengklarifikasi narasi pemerintah akan menutup warung kelontong di desa imbas kehadiran Kopdes Merah Putih. Dia menegaskan isu yang beredar di media sosial itu tidak benar alias hoax.
"Informasi yang dimuat di AI (artificial intelligence) di media sosial itu tidak benar. Kami, baik Menko Pangan maupun Menteri Desa, tidak pernah mengeluarkan pernyataan satu kata pun tentang penutupan warung-warung di desa, termasuk melarang di radius 2 kilometer," tuturnya.
Kemendes PDT telah melaporkan penyebar berita hoax soal Kopdes itu ke Mabes Polri. Yandri meminta aparat penegak hukum mengusut dan memproses hukum penyebar informasi menyesatkan yang merugikan program KDKMP.
"Kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menilai secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu, itu informasi sangat menyesatkan," ungkap Yandri.
Dia kembali menegaskan pemerintah sama sekali tidak ada niat menutup warung di desa untuk beroperasi. Apalagi sampai melarang pembangunan warung kelontong dengan radius 2 kilometer dari lokasi Kopdes Merah Putih.
"Kami tidak pernah menyampaikan itu dan itu dibuat oleh teknologi AI. Jadi tidak perlu masyarakat percaya dan hentikan provokasi seperti itu, karena sangat mengganggu stabilitas nasional," tuturnya.
"Tapi sekali lagi, karena itu sangat merusak situasi di akar rumput, jadi saya kira perlu sekali aparat penegak hukum untuk serius mengusut tuntas siapa penyebar informasi itu," tambah Yandri.
Yandri melanjutkan, Kopdes Merah Putih tidak hadir untuk bersaing dengan UMKM atau warung kelontong. KDKMP ditegaskan bukan supermarket sebagaimana narasi yang beredar di publik.
"Nanti Kopdes itu berfungsi untuk infrastruktur pemerintah, misalkan penyaluran bantuan, kemudian barang-barang bersubsidi. Kami haqqul yakin, warga desa pasti datang (ke Kopdes). Saya yakin efektif, karena dia akan menjadi infrastruktur pemerintah," terangnya.
Kopdes juga berperan sebagai offtaker, yakni berfungsi sebagai pembeli utama atau penjamin pasar yang menyerap secara langsung hasil produksi warga, petani, atau pelaku UMKM di sekitarnya. Yandri menuturkan, pembangunan KDKMP terus digenjot.
"Insyaallah di akhir Agustus itu dari 35.000 Kopdes Merah Putih, 800-an yang akan selesai, itu tahap satu. Karena jujur, selama ini kita punya kendala di lahan ya," jelasnya.
Dia menuturkan persoalan lahan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih diselesaikan secara bertahap. Seminar Nasional KDKMP juga menjadi ajang untuk mencari solusi setiap masalah dalam mengimplementasikan program nasional ini.
"Ini cara kami dari Kementerian Desa bersama asosiasi desa yang terdiri dari 4 asosiasi kepala desa 2 asosiasi perangkat desa, 2 asosiasi badan permusyawaratan desa, 1 asosiasi mantan kepala desa dan 1 gerakan masyarakat desa," tutupnya
Lihat juga Video: Festival Syawal: Komitmen LPPOM Bangun UMKM Tangguh
(akd/ega)
